Ketua KPU Kena Sanksi Terkait Pendaftaran Gibran, Cak Imin : Pemilu Bisa Diteruskan Tidak?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mempertanyakan soal kelanjutan Pemilu Presiden 2024. 

Dia mengomentari soal ketua KPU yang disanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Dimana keputusan DKPP yakni memberi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan 6 anggota lainnya, pada Senin (5/2/2024). 

Sanksi itu diberikan karena KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dalam ajang Pilpres 2024.

Dimana, KPU RI dinilai telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Muhaimin Iskandar menyinggung soal etika menanggapi keputusan DKPP tersebut. 

"Itulah sekali lagi menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi," kata Cak Imin saat berkunjung ke Kabupaten Sragen, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Curhat Pemilih Disabilitas Karanganyar Minta KPU Sediakan TPS yang Ramah, Jangan Ada Tangga

"Dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika," tambahnya. 

Menurutnya, keputusan DKPP kali ini harus segera ditindaklanjuti. 

Karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat. 

"Nah keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti, apakah kemudian Pemilu ini bisa diteruskan atau tidak," jelasnya. 

Dengan keputusan ini, maka KPU sebagai penyelanggara Pemilu juga ikut mengkhawatirkan. 

Cak Imin pun mengkhawatirkan terkait hal tersebut, terlebih lagi menyangkut legitimasi Gibran sebagai Cawapres. 

"Tentu ini mengkhawatirkan karena terbukti kan, kita tunggu saja reaksi Bawaslu dan KPU," ujarnya. 

"Harapannya yan nunggu saja," tambahnya. (*)