Cawapres Mahfud MD Sebut Ada Operasi Intervensi Rektor Pasca Gelombang Suara Selamatkan Demokrasi

TRIBUNSOLO.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan laporan ada operasi intervensi terhadap sejumlah rektor pasca muncul gelombang civitas akademika yang menyuarakan penyelematan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, ada rektor yang belum mengemukakan sikap diperintah untuk membuat pernyataan yang justru berbeda atau berkebalikan. 

Baca juga: Sepanjang Tahun 2023, Ratusan Anak di Wonogiri Ajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. itu ada beberapa rektor yang disuruh, ada yang kemudian membuat pernyataan templetnya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu," kata Mahfud, setelah acara diskusi Tabrak Prof, di Koat Kopi, Depok, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024) malam. 

Satu di antara rektor yang tidak mau mengikuti perintah tersebut adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

Menurut Mahfud, sang Rektor memberitahu bahwa disuruh untuk membuat pernyataan bahkan beberapa teman-teman lainnya ada yang sudah telah membuat pernyataan dengan isi yang sama.

Serupa dengan template, tapi ada juga yang samar-samar isinya hampir sama. 

"Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan- tandingan itu membuat pecah belah masyarakat, dan memecah belah kampus juga. Oleh Sebab itu, menurut saya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, tetap dihormati. Karena se-otoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud. 

Baca juga: 136 Kades Berangkat ke Jakarta Kawal Revisi UU Desa di DPR RI, Ini Pesan Pemkab Karanganyar!

Di dalam diskusi tabrak prof, Mantan Ketua Hakim MK periode 2008-2011 ini juga mengungkapkan bahwa kemungkinan intervensi terhadap perguruan tinggi memang ada.

Tapi perguruan tinggi juga ada yang tidak takut dengan tekanan. Bahkan hingga, kata dia, gelombang suara dari para sivitas akademika tentang etika dan demokrasi di Indonesia ini terus meluas. 

"Sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir, dan ini terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," ujar Mahfud. Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada para guru besar maupun sivitas Akademika UGM yang telah memulai terlebih dahulu dan memantik perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama.

(*)