KASN Sebut Munculnya Kritik dan Pernyataan dari Akademisi Sebagai Tanda Tergerusnya Netralitas ASN

TRIBUNSOLO.COM - Komisi aparatur sipil negara (KASN) menyebutkan kritik dan pernyataan dari pihak akademisi serta perguruan tinggi yang kian menyeruak.

Hal ini bisa terjadi sebagai indikasi dari tergerusnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Pemuda Bengkulu Tega Kuras Saldo ATM Pacar Rp 105 Juta Buat Judi, Padahal Uang Hasil Jual Tanah

Dalam Webinar KASN bertajuk Pemilu Semakin Dekat, Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat, Wakil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto.

"Di sisi lain fenomena munculnya kritik akademisi dari berbagai perguruan tinggi merupakan indikasi tergerusnya kondisi netralitas pada periode Pemilu 2024 ini," kata Tasdik, Selasa (6/2/2024).

Ia menegaskan prinsip netralitas ASN adalah poin penting sebagai bentuk perwujudan etika dan moralitas ASN yang berintegritas dan profesional.

Tasdik menyinggung asas netralitas ASN sebagai kunci untuk membuka pintu masuk bagi Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia.

"Kemandirian ASN dari tekanan politik menjadi salah satu indikator. Penilaiannya dari indeks efektivitas pemerintah, derajat independensi ASN terhadap intervensi politik sebagai salah satu aspek penilaian dilihat dari kepatuhan ASN terhadap asas netralitas atau asas imparsialitas," jelasnya.

"Tidak berlebihan jika rasanya asas netralitas sebagai bagian dari indeks efektivitas pemerintah menjadi kunci untuk membuka pintu masuk bagi Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia," sambungnya.

Baca juga: Pria di Boyolali Terekam CCTV, Pura-pura Salat Ternyata Maling Kotak Infaq 

Sebagai informasi, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ramai-ramai mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024 ini.

Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen mengkritik demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran.

Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin meluas dan disampaikan sejumlah perguruan tinggi di berbagai daerah.

(*)