Alumni UNS Solo Nyatakan Dukungan Anies-Cak Imin di Karanganyar, Ingatkan Jokowi Taat Konstitusi 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Presiden RI Joko Widodo diingatkan untuk patuh dan taat terhadap konstitusi.

Selain itu, Presiden Jokowi diminta untuk tidak membelokan konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh ratusan alumni dari perguruan tinggi negeri di Kota Solo, Universitas Sebelas Maret di Hotel Lor In, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kamis, (8/2/2024).

Salah satu penggagas dari pernyataan sikap itu, Muhammad Taufiq mengatakan, telah terjadi pelecehan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam menjalankan roda  pemerintahan.

Taufiq mengaku pihaknya cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi pada bangsa dan negara.

"Negara dalam keadaan darurat dan terjadi pelecehan konstitusi oleh Jokowi," ungkap Taufiq.

"Kita cukup prihatin dengan kondisi bangsa dan negara  saat ini," pungkas dia.

Selain Muhammad Taufiq, pernyataan sikap tersebut juga dimotori Lukman Hakim, Suharjanto alumni Fakultas Ekonomi (FE) UNS dan sejumlah alumni yang tergabung di AMIN Smart (lintas dan lintang Alumni UNS).

Hadir di acara itu sejumlah pensiunan guru besar seperti mantan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UNS Subiyanto, mantan guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Salamah, dan sejumlah guru besar yang pernah mengajar di Fakultas Hukum (FH) dan FE UNS.

Baca juga: TKN Buka Suara Soal Kabar Peserta Kampanye Akbar Prabowo di GBK Dijanjikan Rp45 Ribu: Orang Gila Itu

Berikut pernyataan sikap alumni UNS: 

Pertama, mengutuk keras tindakan Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang telah menurunkan derajat demokrasi dan mengembangkan politik dinasti dalam proses pilpres  dan mengembangkan politik dinasti yang memundurkan demokrasi.

Kedua, mereka mengutuk keras Jokowi dan Gibran yang sudah mengajarkan pada masyarakat bahwa hukum bisa diotak – atik untuk kepentingan sendiri, serta melakukan nepotisme termasuk merendahkan Mahkamah Konstitusi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Ketiga, mendesak Jokowi dan Gibran untuk menghentikan tindakan nir etika dan melanggar aturan pemilu. 

Keempat, mendesak Jokowi mengakui keberpihakan kepada salah satu paslon dan mengambil tindakan kenegarawanan dan menjadi penguasa yang tidak menggunakan alat negara, termasuk bansos  yang dikucurkan lebih banyak dibandingkan saat pandemi, untuk mendukung paslon tertentu.