Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet, Pengamat: Wujud Cawe-cawe Jokowi

TRIBUNSOLO.COM  - Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, memberikan tanggapannya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas anggaran program makan siang gratis dalam rapat kabinet, Senin (27/2/2024).

Jojo menyebut seharusnya makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu bukanlah urusan Presiden Jokowi.

Menurut pandangannya, Presiden Jokowi tengah berupaya cawe-cawe terhadap pemerintahan presiden selanjutnya yang bahkan belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut PPP Buka Peluang Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: Sikap Poltiknya Mudah Berubah

"Bukan urusan presiden petahana. Artinya, Jokowi sedang berusaha cawe-cawe terhadap presiden yang akan terpilih resmi," ucap Jojo, Senin.

"Prabowo atau siapapun presiden terpilih nanti, seharusnya tersinggung."

Jojo melanjutkan, Jokowi terkesan tidak menghormati proses berjenjang perhitungan Pilpres 2024 yang hingga kini masih berlangsung.

Dari data real count KPU hingga Selasa (27/2/2024), pasangan Prabowo-Gibran masih unggul jauh dengan perolehan suara lebih dari 75 juta atau 58,84 persen.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut PPP Buka Peluang Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: Sikap Poltiknya Mudah Berubah

"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," imbuhnya.

Karena itu, Jojo mengatakan KPU semestinya mengeluarkan pernyataan untuk semua pihak agak menghormati proses yang mereka lakukan.

Jika sesuai jadwal, KPU bakal mengumumkan hasil real count Pilpres 2024 paling lambat 20 Maret 2024 mendatang.

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tandasnya.

Baca juga: Pikades AW di Berjo Memasuki Tahap Baru : Proses Musyawarah Desa Selesai, Puluhan Warga Jadi Pemilih

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga melontarkan kritiknya.

Dia mengatakan, program makan siang gratis tak seharusnya dibahas saat ini, terlebih dalam rapat kabinet.

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD di Jakarta Barat, Senin (26/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Ia mengatakan, pagu anggaran untuk program makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Baca juga: Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Sukoharjo Hampir Rampung, Tinggal 1 Kecamatan