Pokok-pokok Pikiran DPRD Klaten 2025: Penanganan Stunting hingga Kemiskinan Jadi Prioritas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Penanganan masalah stunting dan kemiskinan jadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten.

Hal tersebut dituangkan DPRD Klaten kedalam pokok-pokok pikiran tahun 2025.

Kesepakatan itu didapat saat DPRD Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan pokok-pokok pikiran DPRD terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Jangan Kecele! Awal Ramadhan 2024, Umbul Pelem dan Kemanten di Klaten Tutup, Ini Alasannya!

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyebut bahwa penetapan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 itu segaris dengan RKPD yang telah dirancang oleh lembaga eksekutif Kabupaten Klaten.

“Jadi Pokok-pokok pikiran DPRD Klaten ini merupakan usulan dan aspirasi dari masyarakat. Hasil itu peroleh dari pelaksanaan reses, public hearing dan saat kami di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

"Jadi dinamika yang terjadi di masyarakat ini kemudian dicurhatkan kepada kami. Kemudian kami olah lalu susun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Hamenang.

Dirinya mengaku, saat turun ditengah-tengah masyarakat menadapat banyak usulan dan aspirasi.

Baca juga: Taman Kuliner MPP Sepi, Ketua DPRD Klaten Minta Pemkab Manfaatkan Ramadan untuk Menarik Pengunjung

Berbagai persoalan yang masuk dalam pokok pikiran, antara lain infrastruktur, sosial kemasyarakatan, terkait bantuan sosial.

Di mana, masalah infrastruktur masih menempati posisi tertinggi dari curhatan masyarakat.

Lebih lanjut Hamenang menegaskan bahwa permasalahan yang disampaikan cukup beragam, yakni mulai dari seorang lahir ke dunia, menjalani kehidupan hingga orang tersebut meninggal dunia.

"Dari usulan-usulan itu akhirnya kami olah untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD. Tapi biasanya terbesar masih seputaran infrastruktur. Karena kita ketahui dengan adanya proyek tol ini dampaknya luar biasa,” jelas Hamenang.

Di sisi lain, DPRD Klaten turut menjalankan edukasi kepada masyarakat, bahwa berbagai usulan yang bisa disampaikan, sehingga tidak melulu soal infrastruktur saja.

Baca juga: Beda Awal Ramadhan 2024, Ketua DPRD Klaten Hamenang Sebut Perbedaan Menguatkan Toleransi Beragama

Akan tetapi, kegiatan yang berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat, seperti pelatihan usaha, peningkatan SDM hingga peningkatan UMKM.

Menyoal prioritas yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD Klaten, diungkapkan Hamenang, ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama di tahun 2025 mendatang.

Dimana prioritas tersebut tetap sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

"Kita sedang mengejar (penurunan angka) stunting dan penyelesaian kemiskinan ekstrem," tegasnya.

Lebih lanjut Hamenang menekankan, jika hingga saat ini, dirinya masih belum sepakat dengan data kemiskinan ekstrem di Klaten.

Baca juga: Filosofi 21 Kendi dan Gunungan Gebyar Padusan Pemkab Klaten di Objek Mata Air Cokro

Pasalnya, fenomena yang ia temukan di lapangan tidak seekstrem yang dibayangkan.

“Kalau berbicara kemiskinan ekstrem di Klaten, ini ya hal yang tanda tanya dan cukup dipertanyakan. Karena kalau kita masuk ke desa dan dikatakan desa miskin ekstrem, kalau dilihat juga tidak ada," lanjut Hamenang.

"Tapi apa pun itu, data sudah berbicara, sehingga kami mengejar untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Klaten,” imbuh dia.

Kini, jajaran eksekutif dan legislatif menjadikan data tersebut sebagai pemantik dalam membuat kebijakan yang efektif.

"Kata kemiskinan ekstrem ini menjadi cambuk bersama eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan, sehingga masalah kemiskinan benar-benar teratasi dengan baik,” pungkasnya. (*/adv)