Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Koalisi Pemenang Pemilu 2024, Gibran Ogah Menanggapi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait  usulan ditunjuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua koalisi pemenang Pemilu 2024.

Usulan tersebut diungkap oleh Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie dalam sebuah podcast YouTube baru-baru ini.

Namun demikian, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran menegaskan bahwa di dalam koalisi Indonesia Maju belum ada pembicaraan yang mengarah ke sana.

Baca juga: PDIP Yakin Jokowi Tak Akan Jadi Pemimpin Politik Lagi di Masa Depan

"Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu ya," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (14/3/2024) siang.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah dirinya menyetujui terkait usulan adanya koalisi permanen dengan diketuai oleh sang ayah, Gibran masih enggan memberi tanggapan.

"Ya saya belum bisa menanggapi ya," sambung Wali Kota Solo tersebut.

Sementara itu saat ditanya hal itu apakah baru sebatas usulan, Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada pihak yang mengusulkan.

Baca juga: Deretan Pengacara Kondang Prabowo-Gibran, Hadapi Gugatan Pemilu 2024, Ada Otto Hasibuan & OC Kaligis

"Ya silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Jeffrie Geovanie mengungkap usulan terkait koalisi Barisan Nasional yang disebutnya sudah ada di negara tetangga, Malaysia.

Jeffrie juga mendorong Jokowi sebagai ketua karena koalisi permanen harus terhubung pada level partai tingkat pusat hingga daerah.

"Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

"Intinya koalisi ini beda dari koalisi di tingkat pusat, koalisi ini harus dari level pusat sampai kabupaten kota," imbuhnya.

Dia membayangkan dalam koalisi tersebut tak ada praktik politik transaksional di pemilihan kepala daerah.

Nantinya koalisi akan menggelar konvensi untuk mengusung calon mereka masing-masing.

(*)