Mensos Risma dari PDIP Bakal Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu Prabowo-Gibran Tak Gentar

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan memberikan komentarnya soal pemanggilan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa pemilihan umum presiden (pilpres) mendatang.

Menurut Otto Hasibuan, pemanggilan empat menteri ini akan menyelesaikan ihwal perkara bantuan sosial (bansos) oleh negara yang diduga sebagai langkah untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 02.

Seperti diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memanggil empat menteri dalam sidang sengketa pilpres yang bakal dilangsungkan pada Jumat pekan ini.

Dari hasil rapat hakim MK, ada empat menteri yang akan dipanggil.

Empat nama itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini serta lembaga penyelenggara pemilu, DKPP.

"Contoh umpamanya, kalau umpamanya Bu Risma dan Bu Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear. Saya enggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong," kata Otto di Gedung MK usai sidang, Senin (1/4/2024).

"Dengan dihadirkannya nanti para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran," sambungnya.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi, Airlangga Hartarto Hingga Sri Mulyani, Dipanggil MK di Sidang Pilpres 2024 5 April

Mengenai pemanggilan itu, Otto Hasibuan mengaku tidak khawatir.

Meskipun salah satu menteri yang bakal dipanggil, Risma, merupakan kader PDIP yang mengusung capres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dirinya tetap berpikir positif jika Risma akan memberi keterangan yang benar. Ia juga tak ingin berprasangka buruk.

"Biarpun ibu Risma adalah orang PDIP, saya harus berpikiran positif agar Bu Risma menceritakan yang sebenarnya. Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semuanya saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar. Jadi dengan asumsi bahwa menteri ini akan berkata yang sebenarnya maka itu akan positif untuk 02," tuturnya

Adapun Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para menteri itu akan dihadirkan pada Jumat pekan ini.

Baca juga: Hasto Sebut Keluarga Jokowi Sudah Putuskan Gibran Maju Cawapres sejak April 2023, Megawati Dibohongi

"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Pemanggilan itu ditegaskannya untuk kebutuhan sidang.

Menurutnya nanti pihak terkait, termohon, dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri.

"Jadi ini semata mata untuk kepentingan para hakim. Bukan kita mengabulkan permintaan pemohon, jadi kami mengambil sikap tersendiri karena sikap jabatan. Yang nanti mudah mudahan bisa didengar di hari Jumat," tuturnya

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka tidak di sediakan pertanyaan," tandas Suhartoyo.

(*)