Pengamat Prediksi Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu Batal Bergulir, Ini 2 Indikasinya

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memberikan prediksinya soal rencana angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Ujang Komarudin, hak angket DPR itu bakal sebatas angan-angan.

Tandanya kata dia, perihal waktu yang tak mungkin terkejar.

Baca juga: Hak Angket, Ray Rangkuti Ingatkan Jangan Hanya Manis di Bibir, Awas Hukuman Rakyat di Pilkada 2024

"Ini indikasinya sangat jelas bahwa hak angket ini tidak akan jadi. Pertama soal waktu ini sudah masuk masa reses, sudah tidak akan terkejar," kata Ujang dihubungi, Minggu (7/4/2024).

Di sisi lain, dia juga menyingung pasifnya PDIP dalam mendorong hak angket DPR.

"Misalnya hanya PKB dengan PKS ya selesai, nggak jadi juga, kalah juga," ujarnya.

Mengacu pada indikasi-indikasi tersebut, menurutnya hak angket DPR usut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak akan terjadi.

"Saya melihat hak angket itu sudah saya analisa dari jauh hari itu sulit, berat akan terdemosi sebelum berkembang, akan layu sebelum berkembang dan kenyataannya seperti itu," tegasnya.

Baca juga: Hak Angket Masih Abu-Abu, Puan Maharani Belum Beri Instruksi, PDIP Diragukan Jadi Oposisi

Sinyal senada sebelumnya sudah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

Dia menyebut hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 batal bergulir.

"Yang jelas angket enggak jadi ya," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Kendati demikian, Habiburokhman enggan membeberkan alasan hak angket tak bergulir di DPR.

"Alhamdulillah angket tidak jadi," ujarnya lagi.

Baca juga: Blak-Blakan Hasto Kritik Jokowi, Singgung Abuse of Power Soal Wacana Bobby Maju Pilgub Sumut

Sedangkan, Ketua DPR RI sekaligus polistisi PDIP, Puan Maharani juga memilih pasif.

Dirinya tak mamu berkomentar banyak saat ditanya awak media perihal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, dan wacana revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Puan hanya menggelengkan kepala saat diberondong pertanyaan dua isu tersebut.

(*)