'Saya Bilang Iya, Emangnya Ditawarin?', Anies Tak Berandai-andai Tawaran Menteri Prabowo-Gibran

TRIBUNSOLO.COM - Anies Baswedan tidak mau berandai-andai terkait peluang tawaran kursi menteri kabinet Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024. 

Meski, dua partai pengusungnya saat ini telah memutuskan bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran. 

"Saya udah bilang kemarin (soal responsnya jika ditawari kursi menteri), kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab 'tidak', nanti akan dibilang 'emangnya ditawarin?'.  Saya bilang 'iya', 'emangnya ditawarin?," ucap Anies, setelah menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024) dikutip Tribunnews.

Anies mengatakan dirinya akan menjalani situasi yang ada saat ini.

Ia akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya. 

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu," kata Anies.

"Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, ya teruskan," tambahnya.

Baca juga: PKS Berubah Pikiran? Kini Terbuka Usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, tapi Ada Syaratnya

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu (catatan MK dalam putusan PHPU Pilpres 2024)," ucap dia.

"Kenapa? Akhirnya, nanti berulang terus setiap pemilu," tambahnya.

Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.

Ia menyoroti betul isu yang masif diperbincangkan setelah Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.

Padahal, ia menilai, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan pilpres.

"Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa," tutur Anies.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, ia menghormati sistematika bernegara sambil tetap menyampaikan semua catatan MK yang dinilai harus menjadi koreksi.

"Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikam sebagai bahan penyusunan undang-undang."

(*)