Ganjar Respons Wacana 40 Kursi Kementerian Prabowo-Gibran, Singgung soal Bagi-bagi Kue

TRIBUNSOLO.COM,. JAKARTA - Mantan calon presiden Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menyinggung soal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait wacana 40 kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan beredar rumor jika Prabowo-Gibran akan menambah kursi menteri dari 34 menjadi 40.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Ditanya Gabung Pemerintahan atau Pilih Oposisi Seperti Ganjar, Anies Jawab Tetap di Jalan Perubahan

Ganjar lantas menyentil soal semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang Pilpres.

Menurutnya jika benar demikian, makan wacana itu bukan langkah yang tepat. 

Selain itu, politik akomodasi juga tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-undang 1945. 

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar. 

Baca juga: Ganjar Pranowo Nyatakan Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut demi Tetap Eksis di Politik

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkanm susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan justru bagi-bagi kue jabatan kepada pendukung dari presiden dan wakil presiden terpilih.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," jelas dia.