Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pilkada 2024

Untung Wibowo Sukowati Tanggapi Soal Gerakan Anti Politik Dinasti, Sebut Dinasti Sudah Tidak Ada

Untung Wibowo menanggapi santai soal adanya gerakan anti politik dinasti. Dia mengatakan politik dinasti saat ini sudah tidak ada.

|
TribunSolo.com/Septiana Ayu Lestari
Untung Wibowo Sukowati saat ditemui TribunSolo.com. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Jelang Pilkada Sragen 2024, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Sragen (GPS) mendeklarasikan diri menolak politik dinasti.

Seperti yang diketahui, semenjak bergulirnya sistem demokrasi masa reformasi bisa dikatakan Sragen hanya dikuasai 'satu keluarga', yakni keluarga Untung Wiyono.

Untung Wiyono sendiri merupakan Bupati Sragen periode 2001-2011 atau selama dua periode.

Pada periode 2011-2016, kepemimpinan Sragen berpindah ke tangan Agus Fatchurrahman.

Setelahnya, Sragen kembali dipimpin dari trah nDayu, yakni Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang merupakan anak pertama Untung Wiyono.

Perempuan yang akrab disapa Yuni itu memimpin Sragen selama dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2024.

Baca juga: Momen Untung Wibowo Ditemani Keluarga Besar Serahkan Formulir Penjaringan PDIP Sragen

Dan pada gelaran Pilkada Sragen 2024, dua anak Untung Wiyono yakni Untung Wibowo Sukowati dan Untung Wina Sukowati sama-sama memiliki tekad ingin menjadi Bupati Sragen.

Dari rekam jejak itulah, yang menjadi dasar munculnya gerakan anti politik dinasti yang digaungkan mantan bupati Sragen, Agus Fatchurrahman, sejumlah tokoh politik senior Sragen, anggota LSM, hingga mantan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto.

Untung Wibowo Sukowati atau yang akrab disapa Bowo ini tidak ambil pusing menanggapi munculnya gerakan anti politik dinasti tersebut.

Karena menurutnya, saat ini, sudah tidak ada lagi politik dinasti.

"Dinasti menurut saya sudah tidak ada, karena semua melalui mekanisme Pilkada, Pileg, Pilpres," katanya kepada TribunSolo.com.

"Kita sedikit berkelakar ya, semua bisa mencalonkan diri, hanya di DIY yang tidak bisa mencalonkan gubernur, karena itu diizinkan oleh undang-undang, diizinkan oleh negara, sebagai wujud terima kasih," terangnya.

"Maksudnya jenengan bisa jelaskan, bahwa dinasti sudah tidak ada, sudah terpatahkan," sambungnya.

Terpisah, Sekretaris DPC PDIP Sragen, Suparno menerangkan munculnya isu dinasti politik dapat membuat keruh suasana.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved