Sosok Argawi Kandito, Dosen UGM Ikut Nyabup di Sukoharjo Jateng, Ambil Formulir Lewat PKB 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Warga Kecamatan Sukoharjo mengambil formulir bakal calon Bupati Sukoharjo melalui DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Figur tersebut yakni Argawi Kandito, selain warga asli Sukoharjo ia juga Seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Informasi yang diterima TribunSolo.com, Argawi Kandito yang juga seorang doktor UGM Yogyakarta telah mengambil formulir pendaftaran bakal cabup Sukoharjo di Kantor DPC PKB Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, pada Jumat (31/5/2024) lalu. 

Sedangkan pembukaan penjaringan dari DPC PKB telah dilakukan sejak 29 Mei 2024 lalu, dan akan ditutup pada tanggal 5 Juni 2024 mendatang. 

Ketua Desk Pilkada PKB Sukoharjo, Hardi menjelaskan, pembukaan penjaringan setiap cabang Kabupaten atau kota merupakan arahan dari DPW PKB Jawa Tengah.

Baca juga: 2 Bacabup Ini Berebut Rekomendasi dari PDIP Wonogiri Jateng, Siapakah yang Lebih Kuat?

"Untuk sampai hari ini, saya buka mulai 29 Mei kemarin, ini sudah tanggal 2 juni berarti sudah empat hari sampai tanggal 5 Juni nanti," ucap Hardi. 

"Pembukaan penjaringan sesuai dengan instruksi dari DPW Jawa Tengah agar setiap DPC Kabupaten maupun kota membuka penjaringan," imbuhnya, Minggu (2/6/2024).

Lebih lanjut, Hardi mengaku hari ke empat pembukaan penjaringan ini satu orang figur dari eksternal telah mengambil formulir bakal calon Bupati Sukoharjo. 

"Satu figur eksternal sudah mengambil formulir bakal calon Bupati, itu Doktor Argawi Kandito yang juga seorang dosen UGM Yogyakarta," paparnya.

Meski demikian, pihaknya nanti masih meminta petunjuk dari DPW PKB Jawa Tengah.

Apapun hasilnya pihaknya mengaku tetap mengikuti arahan dari DPW Jawa Tengah. 

"Yang pasti nanti kami akan meminta petunjuk, dan saat ini kami sudah melakukan komunikasi dengan partai lain yang mempunyai kursi di DPRD Sukoharjo" lanjutnya. 

Hardi mengaku telah berkomunikasi dengan partai PKS, Nasdem, Golkar dan Gerindra.

Namun komunikasi tersebut masih menunggu respon dari setiap partai masing-masing, sebab setiap partai harus melalui DPP masing-masing. (*)