Dana Stimulan Desa Pojok di Boyolali Jateng Diprotes Warga, Pemdes Buka Komunikasi BPD Hingga Tokoh

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Spanduk bernada protes terhadap pemerintah desa (Pemdes) Pojok, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali beredar di media sosial.

Setelah ditelusuri, spanduk itu terbentang di depan balai desa setempat.

Ada dua spanduk dari kain putih dan kuning serta papan tripleks yang terpasang di pohon jati.

Spanduk dengan kain putih itu bertuliskan "mosi tidak percaya dana desa program stimulan"

"Transparansi dana desa Pojok, mosi tidak percaya perangkat desa Pojok. selesaikan,"

Baca juga: 5 Fakta Soal Pungutan Uang Sewa Bangku dan Buku di SMPN 2 Boyolali Jateng, Ini Total Tagihannya

Sementara untuk spanduk di kain kuning tulisannya "kembalikan hak warga desa Pojok".

Kalimat selesaikan secepatnya tertulis  pada papan tripleks.

Kepala desa (kades) Pojok, Fitriyanto mengaku jika spanduk protes itu dipasang beberapa warganya.

Protes melalui spanduk itu karena  program dana stimulan untuk pemerataan pembangunan berbasis wilayah tak tersampaikan kepada seluruh warganya.

Sebelumnya telah melakukan rapat dengan tokoh masyarakat, BPD dan RT.

Dalam rapat itu disepakati, program dana stimulan.

Itu untuk mempercepat pembangunan di setiap lingkungan RT di Desa Pojok.

Mekanisme, pembangunan dengan dana desa tak terfokus pada titik prioritas pembangunan desa.

Melainkan, dana desa berikan dalam bentuk stimulan per RT.

Baca juga: 3 Curhatan Orang Tua Siswa SMP di Boyolali Jateng Soal Tarif Sewa Bangku dan Buku, Ditagih Lewat WA

Dana itu bisa digunakan untuk melakukan pembangunan masing-masing lingkungan.

Ada yang melakukan rabat beton, ada juga yang pembangunan talud.

"Program stimulan ini merupakan aspirasi dari ketua RT," jelasnya.

Karena hanya stimulan, agar program itu berjalan dibutuhkan dana dari swadaya.

Untuk 24 RT yang ada di Desa Pojok, setiap RT pun kebagian dana Rp 10 juta.

Namun, dana itu diwujudkan dalam bentuk bahan material yang pembayarannya terhadap toko bahan bangunan dilakukan secara tempo.

Sehingga ada disparitas harga jika dibanding dengan bahan yang dibayar kontan.

Selain itu, ada pajak yang harus dibayar, sehingga dana Rp 10 juta itu tak bisa bulat.

Tak salah jika ada warga yang protes terhadap dana stimulan itu.

Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan kembali para tokoh masyarakat, RT, RW dan BPD.

"Karena terjadi seperti ini, sehingga kami perlu memperbaiki komunikasi lagi dengan masyarakat," pungkasnya.

(*)