Jelang Pilkada Jateng 2024, Ganjar Ungkit Lagi soal Dugaan Intimidasi saat Nyapres : Tidak Fair

TRIBUNSOLO.COM, SEMARANG - Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo, blak-blakan soal  sejumlah intimidasi dan kejanggalan yang menurutnya terjadi selama tahapan pemilu di Jateng.

Ganjar Pranowo mengklaim sejumlah kejanggalan ini sudah terjadi sejak dia berkontestasi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden kemarin.

Bahkan, saat itu sempat beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya.

Baca juga: Balas Budi Pernah Dibantu di Pilpres, Ganjar Siap All Out Menangkan Andika-Hendi di Pilkada Jateng

"Saya juga mengikuti kalau di Jateng di Boyolali. Saya tanya ASN yang diperiksa sudah lebih dari 200. Ini tidak langsung, iya. Maka itu sudah cukup mengintimidasi," kata Ganjar usai menghadiri rapat konsolidasi di kantor DPD PDIP Jateng, Rabu (4/9/2024) malam.

Ganjar lantas menuding soal adanya kelompok kepala desa yang mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu menjelang Pilkada Jateng.

Menurut kader PDIP ini, dukungan tersebut jelas melanggar netralitas.

Meskipun ketika terjadi, KPU belum menetapkan paslon yang menjadi peserta di Pilkada Jateng.

Baca juga: Viral Truk vs Bus Sinar Rahayu di Exit Tol Karanganyar Jateng, Polisi Belum Terima Laporan Laka

Diketahui, kelompok kades dari Pati dan Boyolali sempat ramai diperbincangkan publik karena mengunggah dukungannya di media sosial.

"Tidak ada teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahi kades tersebut," kata dia.

"Terus dari kelompok masyarakat, kades-kades mulai dari dulu Pati, sekarang Boyolali, semua statemen (deklarasi) terbuka ada di medsos, Kemendagri tidak menindak apa pun," imbuhnya.

Bawaslu Jateng sendiri sempat menyayangkanperilaku itu. 

Tetapi, kasus justru ditutup karena belum ada penetapan paslon dari KPU.

Baca juga: Ganjar Sebut Boyolali saat Bahas Kader PDIP Diduga Ditarget, Kader Gerindra Beri Tanggapan

"Lalu Panwas juga diam saja. Apakah kita akan membiarkan situasi yang akan tidak baik, tidak positif untuk perjalanan ini," lanjut Ganjar.

Ganjar menambahkan, intimidasi politik itu sengaja digencarkan agar masyarakat takut di tengah masa pemilihan umum.

Dia lantas meminta agar setiap lembaga bekerja sesuai tugasnya.

"Ketakutan-ketakutan inilah yang mesti di-release, dilepaskan, jangan sampe ada intitusi lain yang terlibat, kalau seperti ini, ini menjadi intimidasi politik yang tidak bagus, maka tidak fair. Republic of fear harus betul-betul kita hilangkan agar kembali pada kontestasi yang fair," tegasnya. 

(*)