Kata Pengamat Soal Kotak Kosong di Sukoharjo Jateng: Menguntungkan Petahana

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sukoharjo, fenomena kotak kosong semakin terasa.

Semakin terasanya kotak kosong, setelah Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa tak bisa lanjut dalam kontestasi Pilkada Sukoharjo 2024.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa dalam sidang musyawarah terbuka yang digelar pada Senin (9/9/2024). 

Dengan demikian, hanya satu kandidat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sukoharjo yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo. 

Dalam hal ini yakni Etik Suryani sebagai calon Bupati dan Eko Sapto Purnomo sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo. 

Menurut Pengamat Politik UNS Abdul Hakim, fenomena kasus Pilkada di Kabupaten Sukoharjo 2024, satu kandidat melawan kotak kosong.

Maka, bakal menguntungkan bagi kandidat tersebut, apalagi kandidat itu merupakan kandidat incumbent/Petahana. 

Baca juga: Pilkada 2024 di Klaten Jateng, Hamenang-Benny Tunjuk Sri Mulyani Jadi Ketua Tim Pemenangan

"Soal incumbent jelas dia menjadi posisi yang diuntungkan secara popularitas, semua orang mengenal dia, kemudian juga menguasai berbagai sumber daya," kata Abdul Hakim, Rabu (11/9/2024).

Ia juga menjelaskan, ada beberapa hal yang bakal terjadi dalam pilkada melawan kotak kosong tersebut.

Diantaranya yakni protes voting, protes voting ini biasanya terjadi di dalam kontestasi pilkada ketika melawan kotak kosong.

"Protes voting itu pernah terjadi di Makasar dan di beberapa tempat, tetapi itu terjadi ketika level ketidakpuasan masyarakat itu sangat kuat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Abdul menuturkan untuk kasus di Kabupaten Sukoharjo, ia melihat karena dua faktor.

"Pertama adalah culture, di masyarakat jawa ini protes voting itu tidak terlalu kuat, mereka lebih memilih untuk tidak datang atau kemungkinan dia datang memilih pilihan yang tersedia jelas incumbent," terangnya.

"Kemudian, faktor yang kedua terlepas dari berbagai isu terkait dengan incumbent di Sukoharjo, itu mereka mampu memobilisasi sumber daya yang mereka miliki, mungkin untuk  membuat masyarakat Sukoharjo itu merasa baik-baik saja," lanjut Abdul Hakim.

Ia menambahkan, kasus di Kabupaten Sukoharjo ini secara spesifik protes voting kecil kemungkinan terjadi.

"Alias situasi seperti sekarang melawan kotak kosong, itu tentu menguntungkan incumbent," tandasnya. (*)