Pemkot Solo Tegaskan Bakal Sanksi ASN Tak Netral Selama Pilkada 2024: Ringan Sampai Berat

TRIBUNSOLO.COM - Pilkada Solo 2024 menjadi tantangan juga untuk aparatur sipil negara (ASN). 

Mereka dituntut netral selama gelaran pesta rakyat itu. 

Terkait netralitas, Pemkot Solo menegaskan agar ASN bisa menjaga netralitasnya. 

Sebab, ada sanksi berat bila mereka nekat berpolitik. 

Ini berdasar aturan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS. 

"Nanti akan kita rencanakan akan ada apel dan mungkin nanti ada semacam deklarasi netralitas ASN," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Dia mengatakan, ada sembilan larangan yang harus dihindari ASN. 

Baca juga: Dukung Teguh-Bambang di Pilkada Solo 2024 Jateng, Partai Buruh Minta Honorer Diangkat jadi ASN

Ini sudah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

 "Dari Menpan RB sudah mengeluarkan semacam juknis tentang netralitas ASN. Ada sembilan pokok-pokok yang harus dihindari dalam menjaga netralias ASN. Itu yang nanti kita tekankan di situ," ujar Budi.

Selain itu, sudah ada sosialisasi untuk kepala daerah dan sekda se-Indonesia terkait aturan ini. 

 Pengarahan soal netralitas ini dari Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional tentang netralitas.

Sementara itu, sanksi yang diterapkan ada dari berat hingga ringan. 

"Kepala daerah dan Sekda se-Indonesia sudah dikumpulkan di Jakarta kemarin hari Selasa. Di situ ada pengarahan dari Bawaslu, Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang netralitas. Di situ sudah disampaikan aturan yang berlaku ketika seseorang ASN yang tidak netral berlakulah tentang aturan kedisiplinan ASN. Jadi ada sanksinya mulai ringan, sedang dan berat," kata Budi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sekda Solo Pastikan ASN Tak Netral Selama Pilkada Bakal Disanksi