Komisi XIII DPR Pantau Pelayanan Paspor di Kanim Surakarta dan Berikan Apresiasi!

"Namun, untuk sementara ini kami berusaha memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana untuk kenyamanan para pengguna layanan," sambungnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

"Kanim Surakarta ini telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Mereka terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Layanan yang cepat, mudah dan sesuai regulasi," ujar Tejo yang juga hadir bersama Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Kunjungan singkat ini, hanya mengarah pada satu titik, yakni ruang layanan pembuatan paspor yang sementara dialihkan ke lantai 2.

Meskipun dengan keterbatasan, namun upaya yang dilakukan oleh Kanim Surakarta mendapatkan apresiasi dari anggota DPR.

Beberapa terobosan alternatif dan inovatif diakui sebagai langkah jitu untuk mengatasi keterbatasan.

Menemui pengguna layanan, beberapa anggota DPR tidak melepaskan kesempatan itu untuk berinteraksi.

Baca juga: Silmy Karim Sebut Revisi UU Imigrasi Bisa Perkuat Pengawasan WNA dan Perbaikan Pelayanan

"Mau keluar negeri ya bu?," tanya Adik Sasongko.

"Mau kemana? Ibu dari mana," tanyanya lagi.

Di akhir kunjungan, anggota DPR berharap Kanim Surakarta terus melakukan upaya nyata untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

Tampak mengikuti kegiatan Kepala UPT SE Eks Karesidenan Surakarta.

(*/adv)