Bawaslu Sukoharjo Tolak Laporan Terkait Calon Bupati Etik Suryani, Tidak Terbukti Pelanggaran Pemilu

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menolak laporan dari Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Gubernur (Cagub) Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin ke Bawaslu Provinsi Jateng. 

Penolakan tersebut disebabkan laporan yang dituduhkan ke calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani terkait tudingan kampanye yang memanfaatkan fasilitas pemerintah dan politik uang tidak memenuhi syarat.

Diberitakan sebelumnya, Tim Kuasa Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen resmi melaporkan enam pejabat di Sukoharjo ke Bawaslu Jawa Tengah.

Laporan tersebut terkait dugaan politik uang sebesar Rp 68 juta dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Enam orang yang dilaporkan terdiri dari empat kepala desa di Sukoharjo, yaitu Kepala Desa Langenharjo, Pondok, Pandeyan, dan Parangjoro.

Dua lainnya adalah Camat Grogol Sukoharjo serta Calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Namun, laporan dari Bawaslu Jawa Tengah diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pekan lalu.

Paska diserahkan, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyatakan laporan Tim Kuasa Hukum pasangan Cabup Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin ke Bawaslu Provinsi Jateng, tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

Baca juga: Kepala Desa di Sragen Dilaporkan ke Bawaslu,  Disebut Kampanyekan Untung Wibowo di Hajatan Warga

Hal tersebut berdasarkan kajian dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bersama dengan tim Gakumdu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Rochmad Basuki menyebut, hasil keputusan rapat pleno dari Tim menyatakan, status laporan tidak diterima.

"Hasil dari rapat pleno yang diikuti oleh Gakumdu yang terdiri dari kepolisian serta Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari Tim Kuasa Hukum Ahmad Luthfi-Taj Yasin ke Bawaslu Provinsi Jateng yang dilimpahkan ke kami," ujar Rochmad, Kamis (14/11/2024).

Rapat pleno tersebut juga dihadirkan beberapa saksi-saksi untuk dikaji.

Hasil kajian itu, memutuskan laporan yang ditudingkan kepada beberapa pejabat sekaligus calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani tidak diterima.

Sebab, tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu.

"Memang kegiatan yang dilaporkan ada, tempatnya juga ada. Tetapi lokusnya berbeda. Yang dilaporkan di Gedung Berdikari dan dihadiri oleh Calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani seperti di video yang beredar. Tetapi setelah dilakukan cek lokasi, pemeriksaan serta kajian mendalam, itu berbeda," terangnya.

Rochmad menjelaskan, Cabup Sukoharjo, Etik Suryani tidak pernah datang ke lokasi yang dimaksud (Gedung Berdikari).

"Acara yang di gedung Berdikari merupakan kegiatan dari Dinas Perindustrian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan," lanjutnya.

Dengan fakta-fakta tersebut, tim memutuskan bahwa tidak ada unsur pelanggaran pemilu seperti yang dilaporkan. 

Yakni, penggunaan fasilitas negara dan politik uang.

Terpisah, komisioner Bawaslu Sukoharjo, Eko Budiyanto mengatakan pihaknya berharap masyarakat benar-benar jeli dan selalu menyaring setiap informasi yang ada. 

"Harus disaring dulu informasinya, apakah bear-benar terjadi atau hanya editan dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini masyarakat juga harus jeli dan teliti agar tidak terjebak dan termakan hoaks," kata Eko, Kamis (14/11/2024).

Terkait dengan hasil putusan Bawaslu, Eko mengatakan, semua sudah berdasarkan kajian dan sesuai fakta yang ada di lapangan. (*)