Bankuedes Jadi Polemik, Sekda Beberkan Asal Muasal Rp22 Miliar untuk 261 Desa di Boyolali Jateng

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Bantuan keuangan desa (Bankeudes) Rp 22 miliar dari Pemkab Boyolali masih menjadi polemik. 

Rp 22 miliar itu bisa diakses oleh 261 Desa di Boyolali. 

Setelah tak banyak Kepala Desa (Kades) di Boyolali yang minat, kini massa yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Boyolali demo di depan kantor bupati, Boyolali, Senin (18/11/2024). 

Ada yang menduga, Bankuedes Rp 22 miliar syarat muatan politik.

Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani menegaskan bahwa bantuan ini untuk pembangunan masyarakat desa. 

Sekda pun merunut adanya Bankuedes di dalam APBD Perubahan 2024. 

Awalnya, pada 2023, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan di Pemkab Boyolali. 

Saat itu, ditemukan jenis belanja yang tak sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.

Salah satunya belanja modal untuk 22 kecamatan sebesar Rp 22 M. 

Baca juga: Pemerhati Kebijakan Publik Warning Kades di Boyolali soal Bahaya Cairkan Bankeudes Sebelum Pilkada

BPK pun merekomendasi bupati untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian. 

Namun, pada APBD Murni 2024, jenis belanja modal Rp 22 miliar untuk 22 kecamatan itu masih muncul. 

Kemundian pada APBD Perubahan yang telah dikoreksi gubernur, Rp 22 miliar dialihkan menjadi bantuan keuangan khusus Desa atau yang saat ini disebut Bankeudes. 

"Jadi ini sekali lagi, berangkat dari satu temuan BPK, sebagai komitmen Bupati untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dituangkan di dalam LHP (Laporan Hasil pemeriksaan) BPK untuk APBD 2023," kata Wiwis. 

Pihaknya pun memahami apa yang menjadi permintaan warga setelah mendapatkan surat edaran (SE) Mendagri soal penundaan pencairan bantuan.