Hasil Quick Count DPC PDIP Sukoharjo : 157,864 Warga Pilih Kotak Kosong, Indikasi Ingin Calon Lain?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Fenomena tingginya suara yang memilih kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo membuat berbagai pihak berspekulasi.

Salah satunya yakni pengamat politik Sukoharjo, menurutnya hasil quick count Pilkada Sukoharjo 2024 yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan menunjukkan kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 01.

Meski demikian, pengamat politik menilai tidak semua warga Sukoharjo mendukung paslon tunggal tersebut. 

Hal itu juga terlihat dari target paslon dan hasil penghitungan cepat (Quick Count). 

Hasil itu menunjukan 157.864 suara memilih kotak kosong, dengan presentasi 33.2 persen.

"Secara politik, paslon nomor 01 ini menang, dengan perolehan sekitar 66,8 persen suara. Namun, itu masih di bawah target 85 persen yang diharapkan oleh paslon yakni 85 persen," kata Pengamat Politik Sukoharjo, Muladi Wibowo, Jumat (29/11/2024).

Dengan itu, menurut Muladi mengindikasikan 33,2 persen warga Sukoharjo menghendaki calon lain.

"Dari 33,2 persen ini warga memilih calon lain, meski kekuatannya tidak mencukupi untuk maju," paparnya.

Pengamat tersebut juga menyoroti data tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah. 

Baca juga: Unggul Quick Count Versi DPC PDIP Sukoharjo, Etik Suryani Minta Pendukung Tidak Terjebak Euforia

Dari sekitar 684.491 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 504.985 ribu warga yang menggunakan hak pilihnya, sementara 179.985 ribu lainnya tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan berbagai alasan.

"179.985 ribu warga yang tidak hadir di TPS ini sebenarnya signifikan, dan mereka berada dalam ruang yang hampir sama dengan kolom kosong. Kolom kosong sendiri mendapat sekitar 157.864 ribu suara. Ini menunjukkan bahwa masih ada prioritas di kalangan masyarakat Sukoharjo terhadap Pilkada," jelasnya.

Pengamat juga menduga adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya. 

Menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam proses demokrasi karena pengesahan politik seringkali diukur dari tingkat partisipasi dan jumlah suara.

"Demokrasi itu sangat bergantung pada partisipasi publik. Ketika partisipasi menurun, itu bisa berdampak pada pengesahan hasil pilkada. Ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu," tambahnya. 

(*)