Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

RS di Sragen Menunggak Bayar Darah

Indikasi RS Nunggak Bayar Darah ke PMI Diungkap Anggota DPRD Sragen, Berawal dari Desas-desus

Anggota dewan dari Sragen, Alex Fitroh Hadi Pornomo, menyebut isu tersebut sempat beredar di tengah masyarakat.

Penulis: Septiana Ayu Lestari | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM/SEPTIANA AYU LESTARI dan ISTIMEWA
Kantor PMI Sragen dan ilustrasi kantong darah. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Indikasi soal adanya rumah sakit di Sragen menunggak membayar darah ke PMI Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berhasil diungkap anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen.

Anggota dewan dari Sragen, Alex Fitroh Hadi Pornomo, menyebut isu tersebut sempat beredar di tengah masyarakat.

Dia lantas mendatangi kantor PMI Kabupaten Sragen pada Kamis (12/12/2024) untuk memastikan soal isu tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS : Temuan DPRD Sragen, Ada RS Nunggak Pembayaran Darah ke PMI Ratusan Juta

"Saya minta klarifikasi langsung ke pihak PMI Sragen, ternyata desas-desus isu itu benar, di data ada beberapa rumah sakit yang nunggak klaim BPJS pembayaran darah di PMI, nilainya cukup besar," ujarnya saat dihubungi TribunSolo.com, Jumat (13/12/2024).

Dirinya lantas merinci catatan yang ia dapatkan, yang menunggak pembayaran darah tidak hanya rumah sakit swasta.

Melainkan, dua RSUD Sragen milik Pemkab Sragen juga menunggak pembayaran, namun dengan nilai yang tidak banyak.

Rumah sakit yang menunggak pembayaran paling banyak adalah Rumah Sakit Amal Sehat, yang belum membayar darah mulai dari Bulan Mei hingga November 2024.

Baca juga: Kisruh Dualisme Kepemimpinan, PMI Sragen Tak Ambil Pusing : Terpenting Layanan Jalan

Selama 7 bulan tersebut, RS Amal Sehat menunggak pembayaran darah sebanyak Rp 405.720.000.

"Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen, menunggak dari Bulan Mei sampai November 2024, total tunggakan Rp 145.040.000," jelasnya.

"Kemudian, RSU Sarila Husada menunggak pembayaran darah selama 2 bulan, yakni Oktober dan November, totalnya Rp 40.050.000," sambungnya.

Lanjutnya, ada 3 rumah sakit yang belum melakukan pembayaran darah ke PMI di Bulan November, yakni RSI Assalam (Rp 10.290.000), RSUD Sukowati Tangen (Rp 12.740.000), RSUD Sragen (Rp 343.350.000).

Baca juga: 20 Ucapan Selamat Hari Konservasi Energi yang Diperingati Tiap 14 Desember: Peduli Pemanasan Global

"Jumlah tunggakan bila ditotal hampir mencapai Rp 1 miliar," pungkasnya.

Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan membenarkan adanya anggota DPRD Sragen yang mengklarifikasi temuan tersebut.

"Jadi, data itu memang data sumbernya dari PMI langsung, yang dipegang oleh Mas Alex, tunggakan yang belum dibayarkan memang cukup tinggi," jelasnya.

"Kalau yang kecil-kecil sebesar Rp 10.000.000-Rp 20.000.000 itu biasa, karena memang, mereka misalnya bulan November itu ambil darah, Desember baru diklaim, kalau itu hal yang wajar," sambungnya.

Ia menambahkan meski tidak menunggak dalam jangka waktu yang lama, biaya tunggakan darah RSUD Sragen tinggi, karena kebutuhan akan darah juga banyak.

Baca juga: Kisruh Dualisme Kepemimpinan, PMI Sragen Tak Ambil Pusing : Terpenting Layanan Jalan

"Yang RS Amal Sehat, sudah sekian bulan, kalau tidak salah sudah 8 bulan," ujarnya.

Darmawan menyampaikan sudah ada upaya penagihan pembayaran darah ke RS Amal Sehat.

Pihaknya sempat melayangkan surat sebagai pengingat, karena sebelumnya RS Amal Sehat menunggak pembayaran darah hampir 1 tahun lamanya.

Lalu, pihak RS Amal Sehat baru membayar tunggakan selama 3 bulan.

Baca juga: UMK Solo 2025 Diusulkan Naik 6,5 Persen, Wali Kota Teguh: Itulah Win-win Solution

"Sesudah itu, memang belum (ada pembayaran lagi), karena inikan sudah lama sekali," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut, tidak sampai mengganggu operasional PMI Kabupaten Sragen.

"Kalau secara, mengganggu banget itu tidak, tetapi karena PMI ini kan apapun akan ada pembayaran jatuh tempo, kemudian pembayaran yang dibayar bulan depannya masih bisa," terangnya.

"Tapi, kalau mislanya numpuknya besar banget, pasti kita akan terganggu untuk operasionalnya, PMI itu yang menggaji karyawan memang dari situ, biaya operasional itu, itu yang jadi problemnya," tambahnya.

"Kita tidak ingin PMI ditarik dalam pusaran politik, itu saja, kalau misalnya kasus-kasus seeperti ini menjadi bernuansa politik, diluar kendali kami sebagai PMI," pungkasnya.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved