Kisah Dibangunnya Benteng Vastenburg Solo oleh Kolonial Belanda untuk Awasi Keraton Solo

Hingga tahun 1986, benteng tersebut ditempat oleh TNI selaku Badan Pertanahan dan Keamanan RI. 

Pada tahun 1970 hingga 1980-an, benteng ini kerap digunakan untuk pelatihan keprajuritan dan pusat Brigadir Infantri 6/Trisakti Baladaya/Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya.

Tahun 1986, Wali Kota Hartomo memindahkan Kompi Brigrif Kostrad ke lahan yang lebih luas. 

Lalu Hartomo berinisiatif tanah di sekitar benteng harus dikelola oleh investor swasta karena Pemkot membutuhkan dana untuk untuk pemindahan Brigif Kostrad. 

Lalu pada tahun 1991 dilakukan proses tukar guling dengan pihak swasta hingga terkapling-kapling dengan kepemilikan lima instansi yang berbeda. 

Baca juga: Siapa yang Membuat Ketupat Pertama Kali di Indonesia? Ini Sejarah Ketupat Jadi Makanan Khas Lebaran

Berdasarkan Laporan Studi Arkeologis yang disusun BP3 Jateng, kawasan tersebut dikuasai lima investor swasta yakni PT Benteng Gapuratama, PT Benteng Perkasa Utama, Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Bank Danamon dan sisanya dimiliki perseorangan.

PT Benteng Gapuratama, perusahaan milik Robby Sumampauw tercatat memiliki sebagian besar lahan di dalam benteng dan juga beberapa area di luar benteng.

Sementara itu Karolus Kale (80), penjaga Benteng Vastenburg menceritakan kepemilikan lahan di kawasan tersebut.

Karolus sendiri mengaku telah menjaga kawasan Benteng Vasteburg sejak 8 Mei 1990. Ia adalah pensiunan tentara dengan pangkat terakhir sebagai Sersan Kepala (Serka).

"Saya tentara Brigif 6 itu, saya pensiunan Sersan Kepala (Serka), terakhir saya bagian intel. Saya sekolah intelnya di Magelang sana. Makanya saya tahu sejarahnya benteng ini bukan milik perorangan," sebutnya.

Kala itu ia bertugas sebagai keamanan yang mengawasi lahan 13 hektare. "Saya itu sebagai keamanan mengawasi 13 hektar. 

Dulu dipegang saya sepenuhnya. Tahun 1990 tanggal 8 Mei," kata dia. 

Karolus mengaku mendukung peniyitaan karena kawasan tersebut sangat bersejarah dan seharusnya menjadi kepemilikan pemerintah bukan perorangan

(*)