Viral Situs Judi Online Pakai Domain Nama Polresta Surakarta, Polisi : Server Berada di Luar Negeri

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sebuah situs judi online dengan nama domain Polresta Surakarta tengah menjadi sorotan.

Dari pantauan TribunSolo.com, laman tersebut menampilkan informasi mengenai judi togel, dengan sematan 'IBUTOGEL' dan 'SITUS BANDAR TOTO TOGEL ONLINE TERVESAR'.

Baca juga: Geger Situs Judi Online Pakai Domain Nama Polresta Surakarta, Kini Petugas Buru Editor Laman 

Pihak Polresta Solo pun telah membantah bahwa laman website milik mereka telah diretas. 

Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo menegaskan bahwa instansi kepolisian tersebut telah lama beralih domain menggunakan domain resmi pemerintah.

"Bahwasanya website tersebut bukan merupakan website milik Polri ataupun secara khususnya milik Polresta Surakarta," ungkap Prastiyo, Senin (7/4/2025) sore.

Prastiyo menjelaskan sejak lama Polresta Solo menggunakan laman dengan alamat https://polresta.surakarta.go.id.

"Website Polresta sudah menggunakan akun pemerintah yakni .go.id," lanjut dia.

Baca juga: Judi Online Bikin Gelap Mata! Seorang Pria Nekat Gadaikan Motor dan Mobil Mertua di Boyolali

Disinggung terkait tindakan adanya pencatutan nama instansi untuk situs judi online tersebut, Prastiyo menerangkan bahwa pihaknya pun telah melakukan sejumlah tindakan.

Salah satu tindakannya tak lain adalah menelusuri server yang digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut yang ternyata berada di luar Indonesia. Kini pihaknya pun tengah mengejar sosok di balik desiner laman website tersebut.

"Server berada di luar negeri. Langkah penyelidikan berkaitan adakah editor uang berada di Indonesia. Kita masih mencari, memastikan siapakah editor uang ada di Indonesia atau benar-benar murni dari luar negeri," urai Prastiyo.

Sementara itu terkait upaya penutupan atau pemblokiran website, Prastiyo menerangkan bahwa saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk melakukan tindak lanjut.

"Untuk menutup, kami pakai jalur-jalur yang seharusnya. Jadi tetap kita berdasarkan penelitian, nanti kalau misalkan memang itu hasil tindak lanjut seperti apa kita akan Surati ke Komdigi," pungkasnya.

(*)