Kasus BBM Campur Air SPBU Trucuk Klaten, Polisi Endus Indikasi Keterlibatan Oknum Pegawai Pertamina

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Polres Klaten menetapkan seorang awak mobil tangki (AMT) Pertamina sebagai tersangka kasus BBM Pertalite yang terjadi di SPBU 44.574.29 Trucuk, Kamis (10/4/2025).

Setelah kasus dilimpahkan oleh pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Polres Klaten langsung bertindak dengan menyelidiki kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Klaten, Iptu Taufik Frida Mustofa saat dihubungi awak media mengungkapkan pihaknya menetapkan satu orang tersangka kasus oplosan BBM tersebut.

"Saat ini sudah kami tetapkan satu orang tersangka inisial M dan sudah kami tahan di rutan Mapolres," ungkap Taufik.

Ia menambahkan, tersangka adalah sopir dari truk pengangkut BBM yang sedianya akan menyetor pertalite ke SPBU tempat kejadian.

"Dia sebagai sopir alat transportasi tersebut," lanjutnya.

Kendati pihak Pertamina Patra Niaga Jateng telah memecat dua orang dalam kasus tersebut, Polres Klaten masih mendalami terkait keterlibatan salah satu dari dua pegawai Pertamina Patra Niaga tersebut dan belum menetapkan sebagai tersangka.

"Kita masih dalami beberapa orang yang terkait. Tetapi kami masih dalam pengembangan dan mohon doanya biar cepat tuntas semuanya," tambah Taufik.

Baca juga: Bikin 4 Mobil dan 7 Motor Mogok! Pengoplos Pertalite dan Air SPBU Trucuk Klaten Terancam 6 Tahun Bui

Disinggung mengenai motif, Taufik menerangkan bahwa pelaku nekat mengoplos BBM Pertalite tersebut di suatu tempat dengan air sebelum mengirimkannya ke SPBU Trucuk.

"Ini juga masih kami dalami terkait motif tersebut. Intinya dia menuangkan BBM tersebut di suatu tempat dan digantikan air," urai Taufik.

Disinggung terkait pasal yang dikenakan pada pelaku, Taufik menerangkan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perniagaan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas. Pelaku terancam hukuman 6 tahun kurungan dan denda paling tinggi Rp 65 miliar.

(*)