Ngadu ke DPRD, Warga Pracimantoro Wonogiri Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Semen

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Sejumlah warga Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri menolak rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Pracimantoro.

Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Tali Jiwo itu mendatangi DPRD Wonogiri untuk menyampaikan keluh kesah mereka terhadap rencana pembangunan pabrik itu, Senin (14/4/2025).

Dalam rapat dengar pendapat itu, seluruh unsur pimpinan DPRD Wonogiri hadir. Sementara itu, ada sekitar 150 warga dari sejumlah desa di Kecamatan Pracimantoro yang hadir dalam forum itu.

Penolakan itu bukan tanpa alasan, mereka yang sebagian besar petani itu mengaku khawatir keberadaan pabrik semen merenggut mata pencaharian mereka sebagai petani.

Juru bicara Tali Jiwo, Suryono, mengatakan wacana pembangunan pabrik semen itu sudah membawa dampak sosial. Menurut dia, ada sejumlah warga yang pro dan kontra.

"Kerukunan sudah tidak seperti dulu. Terbagi jadi dua walaupun porsinya kecil, itu sudah terjadi," katanya.

Selain itu, warga khawatir pabrik semen itu merusak lingkungan, sebab tak sedikit lahan pertanian produktif milik warga yang masuk dalam rencana pembangunan pabrik semen.

Menurutnya warga merasa bahwa tidak ada sosialisasi terkait rencana pendirian pabrik dan tambang semen sebelumnya. Namun saat ini izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah keluar.

"Ditilik dari kapasitas produksinya per tahun, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Anehnya, sampai sebesar itu kok tidak ada sosialisasi sama sekali," ujarnya.

Menurut dia, sosialisasi baru dilakukan sebelum bulan ramadhan tahun ini. Namun sosialisasinya membahas terkait pembebasan lahan.

Ia menilai hal itu merupakan kejanggalan, warga tak diberi sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif adanya pabrik semen namun sudah ada pembahasan pembebasan lahan.

Dalam sosialisasi yang digelar di balai desa, menurutnya 90 persen warga pemilik lahan enggan menjual tanahnya karena enggan kehilangan lahan pertanian yang digarap.

Menurut dia, lahan milik warga itu merupakan produktif. Warga biasa menanam padi, ketela, jagung dan palawija sesuai dengan masa tanam.

"Warga tahu dampaknya dari aktivis lingkungan. Dari pabrik belum ada edukasi. Soal AMDAL, kita warga sekitar tidak tahu proses pembuatannya. Sosialisasi juga tidak. Tapi ujug-ujug jadi," paparnya.

Baca juga: Penelusuran Dinsos Soal Viral di Wonogiri Anak Cari Keberadaan Ibunya, Terakhir Terlihat 2022 Silam

Ia menyebut paguyuban itu saat ini berupaya menyuarakan penolakan pendirian pabrik dan tambang semen. Selain itu juga mengedukasi warga terkait dampak negatif adanya pabrik semen. 

Sebagai informasi, rencana lahan yang akan dibangun pabrik semen mencakup sejumlah desa di Pracimantoro, seperti Desa Watangrejo, Desa Suci, Desa Gambirmanis dan Desa Joho.

Salah satu pendamping Paguyuban Tali Jiwo, Suryanto Perment, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi permintaan warga yang terdampak rencana pembangunan pabrik semen.

Di antaranya adalah, mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat dan warisan ekologis jangka panjang.

"Kedua mendukung masyarakat Pracimantoro dalam upaya pencabutan izin pembangunan pabrik dan penambangan semen yang dianggap tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan," ujarnya.

Lalu, melindungi seluruh kawasan karst, termasuk wilayah yang tidak tercantum dalam Kawasan Bentang Alam Karst (non-KBAK), dari ancaman eksploitasi industri.

Pihaknya juga meminta DPRD Wonogiri mengulas kembali Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020–2040, yang memuat sejumlah ketentuan yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan industri daripada melindungi alam dan kesejahteraan warga.

"Jika perlu, perda tersebut direvisi atau dicabut. Lalu mendorong penerbitan moratorium izin tambang dan izin pabrik di Pulau Jawa sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Jawa," katanya.

Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, mengatakan pihaknya telah mendengar dan menangkap apa yang menjadi keinginan warga yang hadir dalam forum itu.

"Kalau keinginan mereka jelas, izin tambang semen di Pracimantoro keinginan warga dihentikan. Kami juga diminta untuk meninjau Perda RTRW tentang Pracimantoro dan minta difasilitasi untuk bertemu provinsi," kata dia.

Sriyono mengatakan kewenangan DPRD hanya menyampaikan aspirasi warga itu ke pihak-pihak terkait. DPRD Wonogiri juga akan menindaklanjuti permohonan warga itu. 

(*)