Rencana Pendirian Sekolah Rakyat

Dipertanyakan, Efisiensi Sekolah Rakyat yang Bakal Dibangun Termasuk di Solo Raya

Sekolah Rakyat ini digagas untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem sekaligus memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Putradi Pamungkas | Editor: Rifatun Nadhiroh
TRIBUNSOLO.COM
IILUSTRASI SEKOLAH RAKYAT - Anak-anak dari jenjang sekolah dasar (SD) menerima KIP di Stadion Manahan Solo, Jumat (26/5/2017). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Putradi Pamungkas

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendirikan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia menuai sorotan. 

Meski dipuji sebagai langkah cepat untuk membantu anak-anak yang tidak terjangkau pendidikan formal, sejumlah kalangan mempertanyakan efisiensi dan efektivitas jangka panjang dari program ini.

Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kemensos rencananya akan menyasar wilayah miskin, terpencil, dan daerah rawan sosial. 

Program ini diklaim mampu menjawab kesenjangan akses pendidikan secara cepat dan murah.

Baca juga: Rencana Pendirian Sekolah Rakyat, Guru Besar Pendidikan UNS Solo : Apa Sekolah Negeri Kurang Mampu?

Namun, pakar dan pemerhati pendidikan menilai pendekatan ini justru memperlihatkan kelemahan struktural dalam penyediaan pendidikan oleh negara.

Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum, mengatakan, berkaca pada negara maju dengan kualitas pendidikan yang baik, tidak banyak bermunculan model penyediaan pemenuhan edukasi dasar. 

“Tidak perlu banyak jenis sekolah. Cukup public school dan private school. Rasanya kurang efisien. Sebaiknya diperkuat yang sudah ada saja,” ujarnya saat berbincang dalam program Podcast Tribun Solo, Selasa (29/4/2025). 

Triyanto mengatakan, keberlanjutan Sekolah Rakyat dari Kemensos juga menjadi pekerjaan rumah besar yang nantinya harus mampu dijawab.

Terlebih, ada kecenderungan perubahan kebijakan setiap kali tampuk kepemimpinan negara beralih.  

Ia justru mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pembangunan sekolah negeri dan peningkatan kualitas pendidikan formal

“Yang dikhawatirkan di dunia pendidikan kan soal keberlanjutan. Ganti pemimpin maka kebijakan berubah. Apakah ini berlanjut atau tidak kan jadi pertanyaan. Sedangkan sekolah negeri kan akan selalu ada. Sebaiknya dimaksimalkan saja,” kata dia. 

Baca juga: Update Sekolah Rakyat: Pusat Minta Lahan 5 Hektare, tapi Pemkot Solo Hanya Bisa Sediakan 0,5 Hektare

Seperti diketahui, keberadaan Sekolah Rakyat ini digagas untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem sekaligus memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia. 

Beberapa daerah termasuk di Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah mempersiapkan program pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Untuk Jawa Tengah, pemerintah telah mengalokasikan kuota sebanyak 27 Sekolah Rakyat

Program ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved