Tanggapi Tuntutan Aksi Pengemudi Ojek Online, Pemkot Solo : Kewenangan di Pusat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Konvoi massa aksi demo dari ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Solo yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Surakarta berlanjut menuju Balai Kota Solo, Selasa (20/5/2025).

Massa tersebut melakukan  konvoi dengan jarak sekitar 7 kilometer (km) dari kantor DPRD Solo menuju Balai Kota Solo.

Mereka melewati jalan-jalan utama Kota Bengawan seperti jalan Adi Sucipto, jalan Ahmad Yani, jalan Slamet Riyadi dan jalan Jenderal Sudirman.

Setelah tiba di Balai Kota Solo, massa kembali menggelar orasi di depan kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Massa aksi sempat meminta Wali Kota Solo Respati Ardi ataupun Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani untuk bisa menemui mereka.

Hanya saja, harapan mereka pupus usai perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bukan langsung diwakili oleh Respati maupun Astrid melainkan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Mardiono Joko ditemani Kepala Bidang Angkutan Dishub Yulianto dan Kepala Balai Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah (Bakorwil) II Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Listianto.

Perwakilan pemerintah tersebut kemudian menerima aspirasi dari massa yang telah dituangkan di sebuah buku.

Mardiono Joko mengungkapkan, ketidakhadiran Wali Kota Solo Respati Ardi maupun Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani lantaran keduanya memiliki jadwal agenda yang padat.

"Kalau (alasan utama tidak menemui) dari beliau kita tidak tahu, karena posisinya tadi dari pagi memang ada giat (kegiatan) mulai dari upacara hari kebangkitan, kemudian ke taman makam pahlawan. Kemudian ada acara lagi sampai siang sehingga tadi mendadak, kita dari Dinas Perhubungan untuk mewakili beliau," ungkap Joko.

Terkait 5 tuntutan yang dibawa oleh massa aksi tersebut, Joko mengatakan pihak Pemkot Solo tidak bisa berbuat banyak.

Hal itu lantaran kebijakan terkait angkutan roda dua terkhusus ojek online kewenangannya berada di pemerintah pusat atau kementerian.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Driver Ojol di Solo Gelar Aksi Konvoi dan Demo, Ini Tuntutannya

Pihaknya hanya bisa menerima aspirasi tersebut dan kemudian meneruskan sampai ke Kementerian-kementerian yang berwenang.

"Kalau tuntutan sudah kita terima. Cuma kan ini kewenangan pusat, jadi kewenangan Kementerian perhubungan," kata dia.

"Tadi juga sudah kami jelaskan ke sana, memang kewenangan Bupati/Wali Kota dalam hal ojek online terutama yang roda dua itu tidak ada di daerah," pungkasnya.

(*)