Luar Biasa! Pemkab Wonogiri Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Sudah 10 Kali Berturut-turut

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Pemkab Wonogiri kembali mendapatkan penghargaan bergengsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025 ini.

Pada Kamis (5/6/2025) Pemkab Wonogiri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bangun Sinergi dengan BPK, Siap Ciptakan Pemerintahan yang Baik

Sudah sepuluh kali berturut-turut atau sejak 2015 hingga 2025 ini Pemkab Wonogiri menerima predikat tertinggi penilaian laporan keuangan pemerintah daerah itu. 

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno mengatakan prestasi selama 10 tahun berturut-turut mendapat opini WTP itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak terkait di Wonogiri.

“Alhamdulillah, ini WTP kesepuluh kalinya bagi Wonogiri. Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan hasil maksimal apa yang telah kita lakukan bersama dari seluruh stakeholder di Wonogiri,” kata Bupati.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Bupati Wonogiri Setyo Sukarno dan Ketua DPRD Wonogiri Sriyono di ruang auditorium lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wonogiri sehingga pengelolaan keuangan di Wonogiri menunjukkan hasil yang baik. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di seluruh OPD dan juga jajaran legislatif yang sudah bersinergi berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan regulasi,” katanya.

Bupati Setyo juga bertekad untuk segera menindaklanjuti beberapa catatan rekomendasi dari BPK RI sebelum 60 hari kedepan.

“Opini WTP bukan berarti tidak ada persoalan, tetap ada catatan, yang pasti akan kita selesaikan sebelum 60 hari. Semua OPD bisa mendukung untuk segera penyelesaian tindak lanjutnya. Harapan kami ke depan, kita akan makin sedikit mendapatkan rekomendasi," katanya.

Baca juga: BPK X Identifikasi 9 Benda Diduga Cagar Budaya di Kaki Merapi Musuk Boyolali, Harus Diselamatkan

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan mandat konstitusi berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1). 

BPK tidak hanya bertugas mengaudit laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan opini atas kepatuhan dan sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah daerah.
.
“Namun perlu dipahami bahwa opini WTP tidak serta-merta berarti tidak ada penyimpangan atau kecurangan. Jika dalam proses audit ditemukan indikasi, tentu akan kami sampaikan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa WTP lebih merefleksikan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu ia menegaskan agar kepala daerah tetap memberi perhatian serius terhadap berbagai catatan tersebut, meski telah meraih opini WTP. 

“Kami berharap predikat WTP tidak menjadi tujuan akhir, tetapi sebagai pijakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

(*/adv)