Gelapkan Uang Kredit Motor, Pria di Klaten Diampuni, Gantinya Diganjar Sanksi Bersihkan Kantor Desa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Seorang pria menggelapkan uang kredit motor, mendapat maaf korban hingga mendapat keadilan restoratif (Restorative justice). 

Hal ini diputuskan, setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melaksanakan ekspos perkara tindak pidana umum pada Rabu (11/6/2025). 

Pelaksanaan itu dipimpin oleh Kepala Kajati Jawa Tengah, Hendro Dewanto beserta asisten tindak pidana umum (aspidum) Kejati Jateng, Adhi Prabowo, serta jajaran. 

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten, Aspi Riyal Juli Indrarman mengatakan pelaku berinisial S alias Boko (45) Warga Kecamatan Cawas. 

Aspi menjelaskan pelaku Pasal 378 penipuan, atau penggelapan 372.

Kejadian tersebut terjadi pada Februari 2025.

"Dia (pelaku) mengaku mau narik motor si korban. Korbannya ini atas nama Pak F" ujarnya. 

S lalu datang ke rumah korban berdasarkan alamat yang dia pegang, lalu menyampaikan ke korban bahwa telah telat membayar kredit. 

Pelaku hendak menarik motor, namun terjadi negosiasi. 

"Pada akhirnya, tersangka menyampaikan kalau dirinya bisa membantu pelunasan," jelasnya. 

Kredit motor tersebut sebelumnya masih sekitar Rp 10 juta, oleh tersangka ia mengatakan dapat membantu hanya membayar Rp 5 juta. 

"Akhirnya korban percaya, menyerahkan lah Rp5.000.000 itu," kata Aspi. 

Hingga akhirnya, korban mengetahui telah ditipu. Maka korban melapor ke polisi. 

Keadilan restoratif terjadi, setelah jaksa meneliti dan klarifikasi. 

Didapati hasil, bahwa keluarga tersangka bersedia mengembalikan kerugian serta korban bersedia memaafkan. 

Atas dasar petunjuk jaksa, maka dilampirkan surat pernyataan perdamaian. 

"Di situlah jadi pertimbangan penuntut umum dan jaksa peneliti untuk diajukan coba diajukan ke Restorative justice," jelasnya. 

"Dan pimpinan pada saat itu mendukung, karena sudah ada pemulihan itu," imbuhnya. 

Baca juga: Kronologi Penggelapan Truk Berisi Makanan & Minuman Terungkap di Sragen, Harusnya Dikirim ke Bekasi

S lalu dikenakan aksi sosial, melakukan pelayanan masyarakat dengan membersihkan balai desa.

Dalam waktu 1 minggu, ia harus menyelesaikan selama total waktu 8 atau 10 jam. 

Aspi menjelaskan, aksi sosial dilakukan agar tersangka menyesal atas perbuatan dan tidak mengulang kembali tindak kejahatan. 

"Kalau melakukan pengulangan baik tindak pidana yang sama ataupun perkara kejahatan yang lain, itu akan ini dicabut RJ-nya. Kemudian perkara ini proses lanjut lagi, ditambah dengan perkara yang baru," ucapnya. 

Keadilan restoratif atau restorative justice, merupakan inovasi dari Kejaksaan Agung. 

Hal tersebut dapat ditempuh jika memenuhi beberapa syarat. 

Di antaranya belum pernah dihukum, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, jumlah kerugian tidak melebihi Rp 2,5 juta. 

Meski begitu, jumlah kerugian bisa melebihi ketentuan. Apabila kerugian yang dialami korban sudah terpulihkan. 

(*)