Prabowo Tuding 'Indonesia Gelap' Didanai Koruptor, Bivitri Susanti Ingatkan Demonstrasi Hal Biasa

TRIBUNSOLO.COM - Pakar hukum tata negara sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut gerakan sosial "Indonesia Gelap" didanai oleh koruptor.

Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan cara berpikir Prabowo yang masih berakar pada latar belakang militernya.

Sebagai salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri menilai bahwa tuduhan Presiden terhadap gerakan sipil tersebut menunjukkan ketidakmampuan memahami dinamika demokrasi yang sehat.

Baca juga: Dian Sandi Pengunggah Foto Ijazah Jokowi : Niat Saya Baik, Ingin Membela Pak Jokowi

Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpikir dan berkumpul merupakan hal yang wajar, termasuk munculnya kritik terhadap pemerintah.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menggambarkan cara berpikirnya sebagai tentara, di mana segala sesuatunya harus dikomandoi. Dalam pandangan seperti itu, sulit membayangkan ada gerakan yang muncul secara organik tanpa instruksi," ujar Bivitri dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (21/7).

Menurutnya, dalam iklim demokratis, gerakan sosial seperti "Indonesia Gelap" merupakan bentuk ekspresi publik terhadap situasi yang dianggap bermasalah, tanpa harus ditunggangi atau dibiayai oleh kepentingan gelap.

"Ada pikiran-pikiran merdeka yang bisa melihat dengan akal sehat dan bergerak karena merasa ada yang salah. Tidak perlu ada yang membiayai untuk bisa menolak sesuatu," tambahnya.

Bivitri menegaskan bahwa gerakan sosial tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara demokrasi lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Baca juga: Ini yang Dipesan Prabowo saat Makan dengan Jokowi di Bakmi Jowo Bu Citro Solo, Sampai Pesan 2 Porsi

Sebagai contoh, Presiden Donald Trump pun pernah menghadapi unjuk rasa besar-besaran dari warga negaranya.

"Demonstrasi itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tidak semua harus dibaca sebagai konspirasi atau ditunggangi," jelasnya.

Sosok Bivitri Susanti

Melansir Kompas.id, nama Bivitri Susanti sempat jadi sorotan publik setelah tampil sebagai salah satu tokoh utama dalam film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis tiga hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. 

ilm berdurasi hampir dua jam ini mengungkap dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, serta menyajikan kritik tajam terhadap penyalahgunaan instrumen kekuasaan yang merusak demokrasi.

Dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu, Bivitri tampil bersama dua pakar hukum tata negara lainnya, yakni Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari.

Ketiganya memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai indikasi penyimpangan dalam proses pemilu.