Cak Imin Soal Usulan Wapres Gibran Berkantor di IKN, Singgung Soal Ide yang Bermanfaat

Meski begitu, wilayah lain juga tidak bisa diabaikan.

Tiap wilayah menyimpan sejumlah masalah yang menunggu untuk diselesaikan.

“Banyak sekali (PR). Di semua provinsi ada persoalan. Di semua provinsi ada problem. Di tanah Papua yang saya cintai itu juga masih banyak sekali problem. Baik urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan saya kira semua provinsi ada problem itu hanya kadarnya yang berbeda-beda,” jelasnya.

Penugasan semacam ini sudah dilakukan saat ia masih menjabat. Salah satunya Mantan Wapres Maruf Amin yang beberapa kali mendapat penugasan di Papua.

“Jaman Pak Maruf Amin beliau kita beri penugasan ke Papua. Nggak (Maruf berkantor tiap hari di Papua). Kadang 3 hari, kadang di sana 5 hari, kadang juga 2 hari,” ungkapnya.

Tentang IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek yang dimulai pada Pemerintahan Presiden Jokowi. 

Diketahui anggaran dari APBN sejak 2020 hingga 2024 mencapai Rp 89 triliun. 

Tak hanya dari anggaran tersebut, ada juga investasi BUMN dan swasta murni mencapai Rp 58,41 triliun. 

Tahap kedua, yang direncanakan berlangsung pada 2025-2028, akan membutuhkan tambahan Rp 48,8 triliun.

Soal IKN ini disebut Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa hingga kini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan fungsi dan kedudukan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Tak hanya menyoroti itu, dia juga menyebut belum ada kepastian waktu dan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) maupun kementerian/lembaga ke IKN.

Dia mendorong Prabowo segera menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota negara ke IKN. 

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan," tegas Saan.

Selain itu, NasDem meminta agar IKN difungsikan secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.