Jaminan DPR Soal Proyek IKN: Anggaran Selalu Ada Setiap Tahun, Sifatnya Fluktuatif 

TRIBUNSOLO.COM - DPR RI menjamin bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut. 

Bahkan, anggaran untuk proyek ini disediakan setiap tahunnya. 

Soal jumlah, disebutkan sifatnya fluktuatif. 

Ini dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. 

Dia menyebut proyek IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut. 

"Yang terpenting terhadap pembangunan otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," kata Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Terkait anggaran ini, Said mengatakan, kemungkinan akan mendapat tambahan. 

Ini melihat dari kekuatan fiskal Indonesia di tahun 2026.

Hanya saja, Said tidak membeberkan secara detail berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia itu.

"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah otorita IKN akan ada peningkatan," kata dia.

Dengan hal tersebut, Said lantas menegaskan kalau pembangunan IKN tidak akan mangkrak.

Terlebih, Undang-Undang telah mengatur soal proyek pembangunan IKN menjadi Ibu Kota.

"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat Undang Undang," tandas dia.

Tentang Banggar dan Anggaran

Banggar yaitu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan memiliki peran sentral dalam pembahasan, pengawasan, dan penetapan anggaran negara, khususnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sementara anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan tertulis untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Minta Pemerintah Tegas

Pemerintahan Presiden Prabowo diminta untuk lebih tegas soal Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dorongan ini datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. 

Ahmad Doli meminta agar segera ada kejelasan soal IKN. 

Dia berharap agar proses pemindahan Ibu Kota Negara bisa berjalan sesuai rencana. 

Apalagi ini sudah tertuang dan dirancang dalam undang-undang. 

"Sebagai Ketua Pansus RUU IKN pada saat itu, tentu saya berharap proses pemindahan Ibu Kota Negara kita ke Nusantara dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang dalam Undang-Undang tersebut," kata Doli kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Doli mengatakan, seharusnya kini dengan kondisi IKN yang sudah menunjukkan progres, harus ada aktivitas disana. 

Pemindahan perlu dilakukan bertahap. 

Baca juga: Cak Imin Soal Usulan Wapres Gibran Berkantor di IKN, Singgung Soal Ide yang Bermanfaat

Terkait ini, harus ada Keputusan Presiden (Kepres) sebagai bentuk formal dimulainya pemindahan pemerintahan ke ibu kota baru.

"Untuk itu memang “kick off” nya adalah melalui diterbitkannya Kepres tentang pemindahan aktivitas pemerintahan pusat ke Nusantara, yang seharusnya tidak perlu menunggu lama," ujar Doli.

"Namun, apabila pemerintah saat ini masih ragu dan menganggap pemindahan ibu kota itu belum perlu, setidaknya dalam waktu dekat ini, sebaiknya segera diambil keputusan yang tegas," tuturnya.

Dia menganggap hal ini penting, agar sikap pemerintah bisa terlihat. 

Selain itu, proses pembangunan di IKN menjadi jelas.

"Mungkin perlu direview lagi terkait kebijakan, regulasi, bahkan mungkin konsep pengembangannya," ucap Doli.

"Ketegasan itu penting, agar capaian apa yang sudah ada di sana tidak mubazir, bahkan semakin lama mungkin akan mengalami kerusakan, karena tidak kunjung dipergunakan," sambungnya.

Dengan demikian, menurut Doli, pemerintah tinggal memilih dua opsi yakni segera memulai proses pemindahan lewat Kepres, atau mengkaji ulang kebijakan pemindahan ibu kota

"Jadi pilihannya, proses pemindahan dimulai segera, melalui penerbitan Kepres, atau kaji ulang kebijakan pemindahan ibu kota," imbuhnya.

Tentang IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek yang dimulai pada Pemerintahan Presiden Jokowi. 

Diketahui anggaran dari APBN sejak 2020 hingga 2024 mencapai Rp 89 triliun. 

Tak hanya dari anggaran tersebut, ada juga investasi BUMN dan swasta murni mencapai Rp 58,41 triliun. 

Tahap kedua, yang direncanakan berlangsung pada 2025-2028, akan membutuhkan tambahan Rp 48,8 triliun.

Soal IKN ini disebut Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa hingga kini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan fungsi dan kedudukan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Tak hanya menyoroti itu, dia juga menyebut belum ada kepastian waktu dan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) maupun kementerian/lembaga ke IKN.

Dia mendorong Prabowo segera menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota negara ke IKN. 

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan," tegas Saan.

Selain itu, NasDem meminta agar IKN difungsikan secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. 

"Misalnya Kementerian Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat mempercepat pemerataan pembangunan," imbuh Saan. (*)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul DPR Minta Pemerintah Tegas soal IKN, Terbitkan Kepres atau Kaji Ulang dan DPR Pastikan Proyek IKN Tidak akan Mangkrak, Ketua Banggar: Anggarannya Selalu Ada