Politikus PDIP Kritik Keras MK Soal Putusan Pemilu Tak Lagi Serentak: Ini Kejahatan Serius

TRIBUNSOLO.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kini sedang disorot. 

Ini terkait dengan putusan pemilu tak lagi serentak. 

Putusan ini tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024. 

Jadi, pemilu nasional dan daerah berdasarkan putusan itu digelar terpisah. 

Kritik keras datang dari Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan. 

Arteria Dahlan menuding putusan ini sudah tidak benar. 

Para hakim MK disebut sudah menyalahgunakan kewenangan. 

Minta Masyarakat Laporkan Hakim

Arteria Dahlan meminta masyarakat untuk melaporkan hakim yang membuat putusan itu ke polisi. 

Bila perlu, laporan dilakukan di setiap kecamatan di Indonesia. 

Ini untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan putusan MK.

“Kalau perlu disidangkan itu MK sembilan orang. Kalau perlu disadap. Iya dong. Nggak bisa. Ini bukan kosong-kosongan,” ujar Arteria dalam diskusi publik yang digelar Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (24/7/2024).

“Kalau perlu di setiap DPC, di setiap kantor-kantor kecamatan bikin laporan. Pegel itu. Kapok itu. Gak ada lagi yang namanya akrobat-akrobat hukum,” lanjutnya.

Baca juga: Revisi UU MK : Demokrasi Tidak Cukup dengan Pemilu

Arteria berpandangan MK sudah melewati batas sebagai negatif legislator.

Kini, MK disebutnya telah menjadi agresif legislator karena memutuskan hal-hal di luar kewenangannya atau ultra petita.