Kaesang Buka Suara soal 'Partai Biru' yang Dikaitkan dengan Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Ada Menuduh

TRIBUNSOLO.COM - Putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo yaitu, Kaesang Pangarep turut buka suara terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini justru merampat sampai unsur politik.

Sosok yang juga merupakan Ketua Umum partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini memastikan keluarga Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap harmonis, bahkan di tengah spekulasi politik yang memanas.

Baca juga: Kaesang Ingin Temui AHY, Tegaskan Jokowi Tak Menuduh "Partai Biru" Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu

Kaesang menyampaikan klarifikasi atas pernyataan ayahnya yang sempat menyebut ada “orang besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran.

Menurutnya, Jokowi tidak pernah menyebut nama atau partai tertentu, termasuk Partai Demokrat yang identik dengan warna biru.

“Sebenarnya kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, tidak ada menuduh yang partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat sudah bersuara juga,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Kaesang juga menekankan bahwa relasi keluarga Jokowi dan SBY bukan hanya baik secara politik, tetapi juga secara personal.

Ia mengungkap bahwa kakaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, belum lama ini menjenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto.

“Hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang.

Kegiatan menjenguk tersebut dinilai sebagai simbol komunikasi lintas keluarga yang tetap terjaga. 

Kaesang juga menyatakan niatnya untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang tak lain adalah putra SBY dan penerus politiknya.

“Saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” pungkasnya.

Pernyataan Jokowi

Saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (25/7/2025), Jokowi menyampaikan dugaannya bahwa ada agenda besar politik dalam isu ijazah palsunya dan pemakzulan Gibran.

"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya memang ada orang besar, ada yang back up," kata Jokowi.

Baca juga: Di Depan Wapres Gibran, Kaesang Nyatakan Dukung Penuh Program MBG

Awal Mula Munculnya Isu Partai Demokrat Dikaitkan dengan Kasus Ini

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina yang juga merupakan pelapor Roy Suryo dalam kasus Ijazah Palsu Jokowi ini menyebut dalang dari persoalan ini adalah kekuatan besar.

"Saudara Roy Suryo Cs ini kan hanya pion-pion saja, di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo-Gibran ini berpisah gak sukses hingga 2029," kata Silfester dalam tayangan YouTube Kompas TV, dilihat Senin (28/7/2025).

"Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya, ini mantan-mantan petinggi di Republik ini, ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan pemakzulan, karena apa, dasar-dasarnya tidak ada sama sekali," sambung Silfester.

Kemudian, pelapor Roy Suryo terkait kasus ijazah Jokowi, Ade Dermawan menyebutkan clue warna biru di balik kasus ini.

Sekjen Peradi Bersatu tersebut menyebut dalang di balik  kasus ijazah Jokowi palsu. 

“Sudah melihat tampilan saya berbaju warna apa, mencari, berpikir sendiri, siapa kira-kira dalangnya. Mungkin itu clue yang bisa saya sampaikan,” kata Ade di Kompas Petang, Jumat (25/7/2025).

Sosok Ade Darmawan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di organisasi Peradi Bersatu.

Ia juga aktif sebagai Koordinator Advokat Public Defender.

Ia adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), lulus tahun 2002.

Sewaktu mahasiswa, turut aktif dalam gerakan Reformasi 1998 serta demonstrasi terkait dekrit Presiden Abdurrahman Wahid.

Roy Suryo Pernah di Partai Biru tapi Bantah 'Partai Biru' Terlibat

Pakar telematika, Roy Suryo, juga menegaskan 'partai biru' yang dinarasikan adalah Partai Demokrat tidak terlibat dalam kasus dugaan ijazah Jokowi.

Roy mengakui pernah berada di 'partai biru' itu selama 15 tahun dan menjabat sebagai wakil ketua umum di sana.

Jika merunut ke belakang, Roy memang pernah berada di Partai Demokrat dan menjabat sebagai wakil ketua umum.

Dia pun akhirnya mengundurkan diri dari partai tersebut pada 11 Maret 2020 dengan menyerahkan surat pengunduran diri ke Puri Cikeas.

"Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada (Partai Demokrat terlibat kasus ijazah Jokowi). Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.

Roy Suryo menegaskan pimpinan dari 'partai biru' tersebut adalah sosok negarawan yang tidak pernah cawe-cawe layaknya seperti Jokowi.

Dia juga membantah bahwa digulirkannya kasus ijazah Jokowi karena ada sosok yang menyokong dalam bentuk pendanaan atau bohir.

Bahkan, Roy yang getol ingin membuktikan keaslian ijazah Jokowi juga menegaskan tidak memiliki keinginan untuk memenjarakan ayah dari Gibran tersebut.

Ia mengungkapkan tidak ada pikiran untuk memenjarakan Jokowi jika akhirnya berujung ijazahnya terbukti palsu.

"Tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali," tegas Roy Suryo.

Baca juga: Diisukan Jadi Dalang Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Partai Demokrat Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Bantahan Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan jika julukan 'Partai Biru' itu mengarah kepada Demokrat, maka dia memastikan hal tersebut menyesatkan.

Herzaky menegaskan tuduhan tersebut sebagai fitnah terhadap Partai Demokrat.

"Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah "partai biru" yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujarnya kepada Tribunnewscom, Senin (28/7/2025).

Insinuatif adalah kata sifat (adjektiva) dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat menyindir atau memberi tuduhan secara tidak langsung.

Gaya komunikasi yang insinuatif biasanya tidak menyebutkan sesuatu secara eksplisit, tetapi menyampaikan maksud tersembunyi melalui kata-kata yang halus atau tersirat.

Herzaky juga menyatakan, hubungan antara keluarga SBY dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat.

Bahkan, kata dia, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep turut menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep," ujarnya.

"Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat," lanjut Herzaky.

Komentar Roy Suryo

Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, menjawab tudingan adanya "orang besar yang melindunginya" untuk terus menggaungkan isu ijazah palsu Jokowi.

Roy Suryo secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya menerima bayaran atau dilindungi "orang besar" untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi.

Bahkan, ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada.

"Ngaco (ngawur/asal-asalan), ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini, terlalu. Terwelu itu adalah terlalu," kata Roy Suryo dalam program Sapa Indonesia Malam, Minggu (27/7/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi diduga dari Partai Demokrat.

Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan memberikan bocoran siapa dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi.

Menurut Roy Suryo, tindakan Ade telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Jokowi.

"Sebenarnya ini offside ya, Saudara Ade ini offside, dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin oleh Jokowi, karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi," katanya.

Baca juga: Diisukan Jadi Dalang Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Partai Demokrat Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Kasusnya

Sementara, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus ijazah Jokowi ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (10/7/2025).

Dalam kasus ini, Jokowi menjerat para terlapor dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam salinan undangan panggilan penyidik terhadap terperiksa, ada 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yakni:

1. Pakar Telematika Roy Suryo
2. Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar
3. Mantan Ketua KPK Abraham Samad
4. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana
5. Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Damai Hari Lubis
6. Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rustam Effendi
7. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah
8. Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Kurnia Tri Royani
9. Dokter, ilmuwan, penulis, dan aktivis kesehatan Tifauziah Tyassuma
10. Podcaster, jurnalis, dan politikus muda Mikkael Benyammin Sinaga
11. Nurdian Noviansyah Susilo
12. Ali Ridho atau Aldo Husein

(*)