Jelang Pensiun, Supatmi Akhirnya Jadi PPPK di Klaten : Sempat Ingin Keluar, Tapi Ditahan Suami

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN — Supatmi (57), tenaga honorer di SMPN 1 Kemalang, akhirnya bisa tersenyum lega setelah 34 tahun mengabdi.

Di usianya yang sudah mendekati masa pensiun, ia resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Raut bahagia terpancar dari wajahnya saat menerima surat keputusan (SK) PPPK yang diserahkan langsung di Pendopo Kabupaten Klaten, Rabu (30/7/2025).

“Ya senang, karena pengabdian saya sudah dihargai,” ujarnya penuh rasa syukur.

Supatmi yang merupakan warga Desa Jiwan, Kecamatan Karangnongko, tak menampik bahwa pengangkatan ini datang menjelang akhir masa tugasnya.

Ia tinggal memiliki waktu dua tahun sebelum pensiun.

Selama bertahun-tahun, ia tak menyerah mencoba mengikuti tes CPNS.

Setidaknya lima kali ia mengikuti seleksi tersebut, namun selalu gagal.

“Saya ikut tes tahun 2013, ternyata ya saya gagal. Tapi saya anu kok saya percaya pasti Tuhan itu ada rencana. Nggih, ada rencana yang terbaik,” jelas Supatmi.

Di tengah perjalanan panjang itu, sempat terbesit keinginan untuk mengakhiri perjuangan.

Terlebih, sang suami sudah terlebih dahulu menjadi PNS.

Supatmi sempat menyampaikan niatnya untuk berhenti, namun ditahan oleh sang suami.

"Ya saya enjoy, saya saya enggak mempermasalahkan (niat keluar). Ya, ini saya bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya diangkat jadi P3K," kata Supatmi.

Kini setelah resmi menjadi PPPK, Supatmi tetap menjalani tugasnya seperti biasa di SMPN 1 Kemalang.

Ia berkomitmen untuk terus mengabdi dan memberikan ilmu yang bermanfaat hingga akhir masa kerjanya.

"Ya seperti kemarin-kemarin pokoknya, saya berjuang, saya mengabdi supaya ilmu saya ini bermanfaat," pungkasnya.

Supatmi merupakan satu dari 385 tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK dalam formasi tahap pertama tahun 2024 di Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam sambutannya mengingatkan bahwa penyerahan SK bukan sekadar bentuk pengakuan administratif, melainkan juga apresiasi atas kompetensi, integritas, dan dedikasi aparatur pemerintah daerah.

"Sebagaimana halnya dengan ASN yang lainnya, tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik," jelasnya.

"Maka saya harap setelah menerima SK ini saudara-saudari bisa langsung beradaptasi, bekerja dengan profesional dan memahami betul tugas serta tanggung jawab masing-masing," tambahnya.

Apa Itu PPPK?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah salah satu jalur pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semakin banyak dikenal masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

PPPK menjadi solusi bagi tenaga honorer atau profesional yang ingin mengabdi di sektor pemerintahan, namun tidak melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) konvensional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, sesuai kebutuhan instansi.

Berbeda dengan PNS, status PPPK bersifat kontrak.

Meski begitu, hak-hak mereka dijamin negara, termasuk gaji, tunjangan, cuti, jaminan kesehatan, hingga hak untuk pengembangan kompetensi. 

Namun, PPPK tidak mendapatkan pensiun layaknya PNS.

PPPK bisa diisi oleh tenaga profesional dari berbagai bidang, seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan lainnya, yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Proses seleksi PPPK dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) untuk bisa lolos seleksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengangkatan PPPK menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan upaya pengurangan tenaga honorer yang bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menegaskan, PPPK memiliki kedudukan dan peran strategis dalam menjalankan pelayanan publik.

(*)