Megawati Perpanjang Kepemimpinan, DPC PDIP Solo Akan Bentuk Kepengurusan Baru Desember

DPC PDIP Solo memiliki sikap terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

Seperti diketahui, instruksi Mega adalah untuk mendukung program pemerintah. 

Terkait ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara. 

Dia menyatakan patuh dengan instruksi. 

Namun, ada poin yang menjadi sikap DPC PDIP Solo yakni tetap mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).
Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi tidak ada oposisi. Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan juga bersifat membangun.

Sembari mengkritik, pihaknya juga memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang muncul.

“Yang didukung berpihak pada kepentingan rakyat. Cuma kalau rakyat yang dirugikan atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kita berhak mengkritisi. Tapi tidak sekadar mengkritisi karena kita punya legislatif itu nanti ada solusinya,” ungkapnya. (*)