Penyebab Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan di Boyolali, Dewan Soroti Kinerja Pemkab

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadi sorotan terkait minimnya serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR).

Ketua Komisi I, Nuraziz Putra Aditama mengungkap penyebab minimnya serapan anggaran di DPU PR, karena ada beberapa masalah di unit lelang pengadaan (ULP).

Baca juga: Serapan Anggaran Pemkab Boyolali Rendah, 2 Proyek Jembatan yang Dibutuhkan Warga Malah Batal Lelang

Pegawai ULP yang hanya ada 5 membuat beban kerja besar.

"Yang juga menghambat itu dari RUP (Rencana Umum Pengadaan) dari Dinas. Makanya lelangnya juga mundur. Pada akhirnya output dan outcome tidak tercapai," ungkap Aziz.

Pihaknya pun berharap, proses lelang pembangunan dapat dikebut.

Dengan begitu, anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan Boyolali dapat terserap maksimal.

Seperti diketahui, serapan anggaran untuk pembangunan di Boyolali yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali minim.

Hingga, akhir semester pertama tahun anggaran 2025, dari Rp 156 M baru terserap Rp 11 M atau 7 persen.

"Terakhir dilaporkan per 21 Agustus ini sudah meningkat jadi 11 persen," kata Ketua Komisi III, DPRD Boyolali, Gamma Wijaya, Kamis (22/8/2025).

Baca juga: Kontroversi Pelantikan Dirut BUMD Boyolali Pernah Jadi DPO Korupsi, Langkah Bupati Dianggap Ceroboh

Menurutnya, serapan anggaran untuk pembangunan itu sangat minim.

Bahkan, ada dua proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat malah gagal dilelang.

"Jembatan Brongkos dan Jembatan Gladagsari yang batal lelang. Kalau dipaksakan lelang ulang, itu tidak memungkinkan. Dua  jembatan itu nilainya Rp 5,9 Miliar," ujarnnya.

Dia pun akan terus mengawal agar, pembangunan di Boyolali ini dapat dilakukan secara maksimal.

"Untuk mendukung perekonomian dan kemajuan di Boyolali," kata Gamma.