TRIBUNSOLO.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD baru saja memberikan ceramah di hadapan puluhan pejabat dari Madiun, Minggu (2/12/2018).
Mahfud diundang langsung oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami untuk berceramah di hadapan pejabat-pejabatnya.
Menariknya, bukan Mahfud yang datang ke Madiun, justru merekalah yang mendatangi Mahfud di Yogyakarta.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pemerintah Umum yang digelar di sebuah hotel di Yogyakarta, Mahfud berbicara di hadapan 80 pejabat dari Madiun.
• Di Australia, Mahfud MD Diminta Menyampaikan Kondisi Indonesia Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan
Sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud pun menyampaikan materi terkait Birokrasi Pancasila.
Potret Mahfud MD bersama jajaran pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun lantas diunggahnya melalui akun Twitter, @mohmahfudmd, Minggu (2/12/2018).
"Pagi ini diundang Bupati Madiun Bpk Ahmad Dawami untuk berceramah di hadapan pejabat2 Pemkab Madiun.
Menariknya, Pak Bupati membawa 80 orng pejabat2nya dari Madiun ke Kaliurang, Yogyakarta dan di sana saya diminta memberi ceramah ttg Karakter Dasar Birokrasi Berwawasan Pancasila," cuit Mahfud MD.
Kedatangan para pejabat Madiun ke Yogyakarta, dijelaskan oleh Mahfud, hal itu lantaran ia tidak bisa hadir ke Madiun.
Sudah sejak pertengahan bulan November lalu, Pemkab Madiun telah memintanya untuk berceramah di sana.
Namun hal itu tidak memungkinkan karena jadwalnya padat.
Hingga akhirnya Pemkab Madiun memutuskan untuk mendatangi Mahfud di Yogyakarta.
"Semula, pertengahan November kmarin, Pemkab Madiun meminta sy agar ke Madiun utk brceramah di sana.
Ketika sy jawab bhw jadwal sy penuh dan tak memungkinkan ke Madiun maka mereka bilang, merekalah yg akan datang ke Yogya.
Jadilah hr ini sy brceramah Birokrasi Pancasila kpd mereka," ujarnya.
• Banyak PNS yang Aktif di Parpol dan Maju Caleg, Mahfud MD: Itu Tidak Berkah Karena Melanggar UU
Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun memuji sikap tegas Pemkab Madiun yang ingin membangun "Birokrasi Pancasila".
Bahkan hingga mereka menyempatkan waktu untuk datang langsung ke Kota Pelajar itu untuk bertemu dengan Mahfud.
Terkait materi tentang Birokrasi Pancasila, menurut Mahfud hal itu berasal dari ide di mana birokrasi harus berwatak pancasialis.
Dengan mengutamakan pelayanan bukan bermaksud menguasai, santun bukan arogan, dan melaksanakan nilai-nilai pancasila bukan hanya secara hukum namun juga secara moral serta etik.
"Menurut saya bagus, Pemkab Madiun berani tegas menyebut ingin membangun "Birokrasi Pancasila".
Idenya, birokrasi kita hrs berwatak Pancasilais, melayani bukan menguasai, santun bkn arogan, melaksanakan nilai2 Pancasila bkn hanya scr hukum tetapi juga secara moral dan etik. Bravo," imbuhnya.
• Selain Istilah Nomor Piro Wani Piro, Mahfud MD Beberkan Istilah Polsek dalam Praktik KKN
Terlepas dari materi terkait Birokrasi Pancasila yang disampaikannya, Mahfud juga menanggapi soal anggaran dana untuk acara tersebut.
Ketika banyak orang menilai bahwa hal itu hanyalah pemborosan, Mahfud menilai semua tergantung persepsi.
Ia pun membandingkan perjalanan antara Madiun - Yogyakarta dengan Jakarta Pusat - Cengkareng.
Mahfud menyebut keduanya tak jauh berbeda.
Dalam tradisi Islam, dikatakannya, hal itu disebut dengan rihlah ilmiah, yakni perjalanan mencari ilmu.
"Ada yg bilang acr ini pemborosan. Mnrt sy, tergantung persepsinya.
Perjalanan darat Madiun-Yogya dgn membawa mobil sendiri2 terkadang tak beda jauh 'waktunya' bila dibandingkan Jakpus-Cengkareng di waktu tertentu.
Dlm tradisi Islam ada "rihlah ilmiah", perjalanan mencari ilmu," pungkasnya.
(TribunSolo.com/Rohmana Kurniandari)