Baca tanpa iklan
TRIBUNSOLO.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, sempat mengkritisi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019, baik untuk Pilpres maupun Pileh.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Minggu (21/4/2019).
Pada Januari 2019 lalu, Mahfud sempat menyebut KPU akan mendapat serangan berbagai isu.
Mulai dari isu kecurangan, dianggap tidak profesional hingga dituding memihak satu calon tertentu.
• Ditantang Buka Proses Real Count Internal, Andre Rosiade Sebut BPN Masih Kumpulkan Formulir C1
Dan ucapannya itu kini benar-benar terjadi.
Mahfud pun meminta agar KPU lebih menunjukkan sikap profesionalitasnya secara terang-terangan.
"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL
Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.
Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional.
Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," cuitnya, Minggu (21/4/2019).
Ia lantas menyebutkan kekisruhan yang terjadi saat ini.
Satu di antaranya yakni disebabkan karena kurang antisipasifnya KPU dalam penanganan IT.
• UPDATE Real Count KPU Senin (22/4/2019) Pukul 08.00 WIB, Prabowo-Sandi Unggul di 13 Provinsi
Hal itu membuat KPU terkesan kurang profesional.
Mahfud menyayangkan kenapa bisa jadi kesalahan input data sampai di sembilan daerah.
Bukan hanya itu, Mahfud juga menyoroti lambannya KPU dalam menginput data.
• TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room untuk Memantau Hasil Penghitungan Pemilu 2019
"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.
Masak, salah input data sampai di 9 daerah?
Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?
Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%," imbuhnya.
Menurut Mahfud, kondisi yang telanjur kisruh ini pun memunculkan banyak spekulasi negatif kepada KPU.
Hal ini yang akhirnya membuat kondisi pasca-Pemilu 2019 semakin panas.
• Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Tak Disertai Asuransi Jiwa, Anggota KPU akan Urunan Dana
Muncul kecurigaan hingga anggapan KPU yang tidak netral.
"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana.
Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.
KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral.
Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulis Mahfud.
Sempat menyampaikan kritik langsung untuk KPU, Mahfud pun kini memuji kinerja KPU.
Mahfud menyebut ada kemajuan usai ia melontarkan kritikannya.
Hingga Senin (22/4/2019), input data yang dilakukan KPU sudah mulai lancar.
• Sandiaga Akan Jadi Wagub DKI Jakarta Lagi Jika Kalah Pilpres? Ini Penjelasan Gerindra DKI
Mahfud juga telah mengetahui penyebab di balik lambannya input data oleh KPU.
Hal itu dikarenakan semua data Pilpres hingga Pileg dimasukkan bersamaan sehingga tersendat.
Dan kini KPU lebih memprioritaskan data Pilpres agar input data lebih lancar serta tidak menimbulkan tuduhan macam-macam.
"Ada kemajuan di @KPU_ID sejak jam 22 td mlm.
Input data Pilpres lbh lancar.
3 hr sblm-nya tdk lancar krn semua data Pilpres, Pilleg (DPR/DPD/DDPRD) berebutan dimasukkan shg terjadi bottle neck, tersendat semua.
Betul KPU perioritaskan data Pilpres fulu agar tak dituduh macam2," cuitnya, Senin (22/4/2019).
Selain itu, Mahfud juga mengingatkan publik untuk tidak tidak ribut tentang proses serta hasil pemilu 2019 ini.
Menurut Mahfud MD, saat ini proses penghitungan surat suara baru tahap awal.
• Soal Polemik Pemilu 2019, Mahfud MD: Nanti akan Ketahuan Ada Kecurangan atau Tidak
Dan akan tiba saatnya nanti pada proses hitung manual secara nasional dilakukan yang diperkirakan digelar pada akhir Mei mendatang.
Jika saatnya nanti tiba akan ketahuan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Serta ada tidaknya kecurangan atau siapa yang berbuat curang.
• Soal Isu People Power, Mahfud MD: Jangan Resah, People Power Tak Berarti Gerakan Fisik untuk Melawan
"Kalau tak cape, silahkan ribut2 ttg proses dan hasil pemilu sampai saat ini.
Tp pd saatnta nanti, sekitar 22 Mei, saat hitung manual scr nasional dilakukan, akan ketahuan ada kecurangan atau tidak dan siapa yg berbuat curang.
Ingat, form C1 dibuat rangkap 6, masing2 pny yg sama," tulis Mahfud.
(*)