Baca tanpa iklan
Kami memandang menghadiri undangan di istana di tengah kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan.
Bahwa kami melihat apresiasi pemerintah terhadap demonstrasi tidak sesuai dengan tindakan pemerintah baru-baru ini yang melakukan penangkapan aktivis dan penahanan massa aksi serta adanya instruksi kepada menristekdikti untuk meminta rektor menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik.
Bahwa Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015.
Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.
Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.
Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat legitimasi pengusa yang sedang krisis legitimasi publik, sehinga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.
Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.
• Gibran Anak Jokowi Berpeluang Daftar Wali Kota Solo Lewat DPD-DPP, Ini Tanggapan Achmad Purnomo
Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.
Secara sederhana, tuntutan kami tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan ktujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan.
Sehingga BEM KM UGM menyatakan sikap:
1. Tidak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden yang dilakukan pada Jumat, 27 September 2019.
2. BEM KM UGM hanya bersedia bertemu Presiden apabila:
- Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi naisonal.
- Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas.
Demikian sikap BEM KM UGM.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
(*)