Soal Polemik Revisi UU KPK, Ali Ngabalin Pastikan Presiden Jokowi Tak Akan Ragu

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak ragu menyikapi polemik revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ngabalin usai dirinya menjadi pembicara sebuah diskusi bertajuk 'Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK' di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

"Presiden tidak ragu ketika surat itu datang dari DPR, kemudian meminta saran dan pandangan, Presiden tidak ragu-ragu dalam memberikan jawaban, kemudian menolak, memberikan tanggapan."

"Tidak ragu," tegas Ngabalin.

• KPK Tanggapi soal Pengakuan Setnov yang Sebut Puan Maharani Terlibat Korupsi e-KTP

Oleh karena itu, kata dia, bagaimana langkah Presiden ke depan terkait UU tersebut akan tergantung dari Jokowi itu sendiri.

"Maka kita harus melihat sikap dan pikiran Presiden nanti sampai pada batas waktunya."

"Karena kita sama sekali tidak bisa membaca pikiran Presiden karena independensi Presiden untuk kepentingan bangsa," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri saat ini dinilai tengah bimbang untuk mengambil keputusan soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap revisi UU KPK.

• Presiden Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Pasalnya, hingga Kamis (3/10/2019) kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan belum ada keputusan apakah Presiden akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

Pratikno meminta semua pihak bersabar menanti keputusan Presiden.

Dia menegaskan, pengumuman soal jadi tidaknya penerbitan Perppu KPK hanya datang dari Presiden sendiri.

"Tunggu, tunggu, tunggu."

"Kalau Presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu."

"Sekarang kan belum (ada pernyataan dari Presiden)," kata Pratikno. (Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah dipublikasikan Kompas.com dengan judul: Ngabalin Sebut Jokowi Tak Ragu Sikapi Polemik Revisi UU KPK