Baca tanpa iklan
Dia membenarkan, setelah diresmikan pihaknya juga membantu anggaran untuk membuat berbagai potensi di antaranya sumur Rp 30 juta lewat APBDes dan Rp 9 juta dari Pemprov Jateng.
"Sementara kami juga masih membuat gedung serbaguna atau pertemuan untuk disewakan, seperti gedung pernikahan," jelas dia.
"Juga akan dikelola oleh BUMDes secara profesional," akunya menekankan.
Tak hanya itu, melalui BUMDes pihaknya membantu pemasaran produk-produk unggulan di dalam pedesaan, seperti halnya kerajinan topeng kayu yang saat ini pemesannnya hingga luar negeri.
Baik ke Hongkong, Korea, Jepang hingga negera Eropa.
"Ada kerajinan topeng legend yang kami ajak bermitra, hasilnya banyak dipesan oleh pembeli dari luar negeri," kata dia.
"Termasuk kami memetakan potensi lain yang bisa digali sehingga jadi pemasukan desa," ujarnya.
Menggerakkan Perekonomian
Wakil Kepala OJK Solo Tito Adji Siswantoro memaparkan, BUMDes Wonorejo di Kota Makmur itu menjadi binaan OJK yang bulan ini tepat satu tahun sejak diresmikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Adapun pembuatan BUMDes sebagai role model pusat aktifitas ekonomi dengan skala kecil di wilayah pedesaan yang terintegrasi dengan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK.
"Contohnya Agen Laku Pandai. Agen laku pandai di BUMDes itu dari Bank BRI (Brilink)," paparnya.
Selain itu kegiatan bisnis di BUMDes tersebut juga disinergikan dengan UMKM binaan dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Imam Syuhodo yang menghasilkan beberapa produk khas daerah setempat, sehingga meningkatkan perekonomian daerah Wonorejo dan sekitarnya.
Adapun pemilihan BWM di Sukoharjo, karena di Solo Raya hanya ada beberapa tempat.
Sementara BWM Imam Syuhodo sebelumnya sempat melalui serangkaian verifikasi dan survei dari OJK sehingga layak disinergikan dengan BUMDes Center Maju Sejahtera.
"Kenapa disinergikan, karena terdapat potensi-potensi ekonomi di daerah itu yang dapat ditingkatkan," aku dia.
"Tujuan BUMDes dan BWM yakni menggerakkan ekonomi masyarakat, nah ini hasilnya perlahan tapi pasti sudah terasa melalui berbagai program yang dijalankan," ungkapnya.
Di dalam BUMDes lanjut dia, berbagai macam hasil yang dikerjakan oleh masyarakat misalnya kerajinanan dan sebagai mendapatkan porsi sehingga bisa dibantu melalui pemasarannya, di antaranya melalui sistem digital.
"Kami terus melakukan pendampingan dan monitoring," aku dia.
Dikatakan, melalui program pendirian BUMDes dan BWM juga menjadi cara OJK dalam mensosialisasikan dan mengenalkan inklusi keuangan di tengah-tengah masyarakat pedesaan.
Termasuk membantu transformasi dari pengelolaan keuangan secara tradisional kepada sistem digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari pembukuan hingga pengembangan market.
"Harus diakui inklusi keuangan di desa masih rendah, jadi sinergitas BUMDes dan BWM mengenalkan sektor jasa keuangan yang diawasi OJK," jelasnya.
"Jadi ada aplikasi digital, baik itu pemasaran dan sebagainya yang untuk meningkatkan market," aku dia.
Dia menambahkan, khusus OJK Solo selama ini juga mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yakni dengan Pemkot Solo, Pemkab Klaten, Pemkab Boyolali dan Pemkab Wonogiri.
"Jadi semacam BUMDes-BWM, hingga TPAKD menjadi bagian kami (OJK) menerapkan sistem kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga bisa meningkatkan perekonomian," harap dia.
Bisa Dikembangkan
Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, apa yang dilakukan OJK dengan memfasilitasi pembuatan BUMDes Wonorejo dan BWM Imam Syuhodo menjadi langkah strategis untuk bersama-sama pemerintah daerah mengembangkan perekonomian desa.
Terlebih lanjut dia, kerjasama antar berbagai lembaga melalui lingkungan terkecil di desa akan mempercepat pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan melalui wadah BUMDes dan BWM.
"Bermanfaat, karena jelas sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inklusi keuangan di daerah," ujarnya.
Adapun BUMDes sendiri lanjut dia selama ini terus digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak lima tahun lalu desa digelontor Rp 1 miliar, sehingga bisa memanfaatkan otonomi daerah di desa.
Untuk diketahui, hingga Desember 2018 baru 61 persen atau 45.549 desa di Indonesia yang memiliki BUMDes sebagai wadah menggerak perekonomian desa.
"Harapannya kan ada income dari itu (BUMDes), karena banyak potensi yang bisa digarap, misalnya BUMDes Ponggok di Klaten yang pendapatannya miliaran rupiah," tuturnya.
"Hasilnya apa jika berhasil? Ya bisa mensejahterakan masyarakat jadinya semua terangkat," harap dia.
Lebih lanjut Lukman yang juga Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) menerangkan, meskipun tugas utama OJK sebenarnya dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, tetapi langkah yang menyasar melalui pedesaan ke depan bisa dikembangkan di daerah lain.
"OJK akan lebih dekat lagi dengan masyarakat di paling bawah, karena misalnya menjadi pembina atau bisa mengarahkan penyaluran CSR (bank) lebih efektif dan jelas tujuan ke depannya," terang dia.
Dia berharap dengan dibukanya 'pintu' melalui BUMDes yang bersinergi dengan BWM benar-benar dijaga dan dimanfaatkan baik oleh pengelola, karena akan menjadi bagian peyangga perekonmian.
Meskipun saat ini setiap desa sudah diberikan dana segar Rp 1 miliar lebih setiap tahunnya.
Bahkan BUMDes yang digarap dengan maksimal dan terarah, akan menghasilkan kesejahteraan seperti layaknya di Negera Jepang yang memunculkan program OVOP (One Village One Product) secara konsisten sehingga wilayahnya menjadi berdikari dan maju.
"Jadi bisa menciptakan keunggulan (produk) di desa atau merawat agar potensi agar tidak hilang, misalnya wilayah sebagai pusat konveksi, kerajinan, memiliki sumber daya alam atau wisata," kata dia.
"Kalau dikelola baik kan akan mensejahterakan masyarakat di desanya," ungkapnya. (*)