Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sebanyak 45 anggota DPRD dipastikan tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) bersama sejumlah penjabat Eselon II Setda Sukoharjo.
Menanggapai hal itu, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, anggota DPRD Sukoharjo tidak ada masalah dengan tidak mendapatkan THR tersebut.
Terlebih anggarannya untuk penanganan Covid-19.
"Saya kira tidak masalah, karena ada hal yang darurat terkait pengalihan anggaran ini." katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (12/5/2020).
• Akibat Corona, 100 Anggota DPRD dan PNS Eselon II Kabupaten Sukoharjo Tak Terima THR Tahun ini
• Kabar Gembira untuk PNS Solo, Minggu Ini Pemkot Solo Cairkan THR, Paling Telat H-10 Lebaran
"Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak yang lebih membutuhkan," imbuhnya.
Dia mengatakan, pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah sering dilakukan anggota DPRD Sukoharjo, tidak hanya pada anggaran THR saja.
Anggota DPRD Sukoharjo telah mendorong realokasi anggaran reses dan tunjungan reses untuk bansos Covid-19.
"Anggaran itu sudah terlaksana dan sudah disalurkan sebesar Rp 2,3 miliar," jelasnya.
• THR Wajib Dibagikan ke Karyawan, Simak Aturannya hingga Izin soal Penundaan THR
"Kemudian tahapan selanjutnya juga merealokasi anggaran perjalanan dinas dan beberapa anggaran lain, bahkan anggaran makan rapat juga senilai hampir Rp 10,5 miliar," ucap dia.
Maka dengan pengalihan anggaran ini, dewan dan sebagian ASN yang tidak mendapatkan THR untuk legawa.
Dia berharap, anggaran yang dialihkan itu dapat tepat sasaran, dan difokuskan benar-benar untuk penanganan Covid-19.
"Semoga anggarannya tidak dikorupsi, dan tepat sasaran untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19," harap dia.
"Mampu mengantisipasi dampak ekonomi dan menyiapkan ketahanan terhadap krisis dengan jaring pengaman sosial yang tepat," tandasnya. (*)