Baca tanpa iklan
TRIBUNSOLO.COM - Pembakaran bendera PDIP berbuntut panjang, di sejumlah daerah melakukan aksi protes hingga mendatangi kantor polisi, Jumat (26/6/2020).
Kejadian pembakaran bendera PDIP viral bersamaan dengan pembakaran bendera terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh massa demo penolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Di antaranya DPC PDIP Bekasi menggelar aksi protes pembakaran bendera, sementara Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry yang juga kader PDIP melakukan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana.
Massa aksi terdiri dari kader maupun simpatisan PDIP di Kota Bekasi.
Mereka melakukan aksi long marh dari Kantor DPC PDIP di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur menuju ke Polres Metro Bekasi Kota.
Dalam aksi long marh diperjalanan mereka nampak menyanyikan mars PDIP hingga sejumlah orasi.
"Ini tidak bisa dibiarkan, bendera itu lambang, panji serta kehormatan. Ini malah dibakar," kata salah satu orator.
• DPC PDIP Kendal Datangi Mapolres Kendal, Minta Polisi Usut Kasus Pembakaran Bendera PDIP
• Bukan Purnomo, Komunitas Pejuang Demokrasi PDIP Solo Minta Rekomendasi Jatuh ke Gibran Putra Jokowi
Orator itu menegaskan bahwa tindakan itu merupakan memancing amarah dan menghina partai PDIP.
Orator itu menegaskan bahwa ini permainan para kadrun agar negara ini menjadi kacau dan terjadi perpecahan.
"Ini bentuk mereka tidak suka PDIP sebagai partai besar. Kardun ingin negara ini pecah," kata orator itu yang disambut riuh massa aksi.
Orator itu menegaskan partai PDIP bukan PKI. Justru para kardun yang menggunakan isu itu agar menjatuhkan PDIP.
"Tetap tahan dan jangan emosi, kita tempuh jalur hukum agar para pembakar bendera, koordinatornya serta otaknya ditangkap," seru orator tersebut.
Mereka awalnya berkumpul di Kantor DPC Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
Pukul 13.45 WIB, mereka mulai melakukan long marh berjalan kaki menuju ke Polres Metro Bekasi Kota.
Ada satu mobil komada yang mengiringi long marh tersebut.
Para massa aksi lengkap memakai atribut serba merah seperti pakaian dan bendera.
Selama diperjalanaan, massa menyanyikan Indonesia Raya, mars PDIP, maupun sejumlah tuntutannya.
• Kini Bola Pun di Tangan Kapolri, Ketua Komisi III DPR Meminta Aksi Pembakaran Bendera PDIP Diusut
• Isi Lengkap Surat Perintah Megawati Soekarnoputri Buntut dari Bendera PDIP Dibakar Massa di Jakarta
Dalam tuntutannya, mereka meminta agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran bendera PDIP oleh massa aksi demo tolak RUU HIP di DPR RI Jakarta.
Seorang orator mengatakan Partai PDIP tengah diuji kesabarannya. Bendera itu merupakan lambang, panji serta kehormatan partai.
Maka itu meski disakiti, diminta massa tetap tenang dan damai. Serahkan semua kasus ini kepada aparat kepolisian.
Di Polres Metro Bekasi Kota juga akan melaporkan kasus pembakaran bendera tersebut.
Ketua Komisi III Temui Kapolda Metro Jaya
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry yang juga kader PDIP melakukan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/6/2020).
Pertemuan terkait pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh oknum massa saat demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6/2020).
Usai bertemu Kapolda Metro Jaya, Herman Herry memaparkan hasil pertemuan itu kepada wartawan.
"Saya berdiskusi dengan Kapolda Metro dan Dirkrimum terkait persoalan pembakaran bendera PDI Perjuangan beberapa waktu lalu," kata Herman di Mapolda Metro Jaya, Jumat.
Menurut Herman yang ia sampaikan ke Kapolda Metro Jaya bahwa dirinya sangat menyesali kejadian tersebut.
"Kami datang kepada Kapolda untuk meminta Kapolda melakukan langkah-langkah hukum secara profesional. Kedua, negara kita ini adalah negara hukum bukan barbar. Siapapun akan marah jika dihina, tentunya ungkapan kemarahan itu harus disalurkan lewat peraturan perundang-undangan," kata Herman.
Yaitu, tambah dia, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum yang bermartabat.
"Tadi hasil diskusi kami adalah bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari PDIP sebagai pihak yang merasa dirugikan. Informasi dari Kapolda bahwa baru akan ada laporan nanti jam 2 siang, dari tim hukum PDIP ke Kapolda dan Dirkrimum," kata Herman.
Karenanya kata dia kedatangannya menemui Kapolda Metro saat ini bukanlah melaporkan peristiwa itu, namun sebagai Ketua Komisi III DPR yang memiliki fungsi pengawasan.
"Karena Polri adalah mitra Komisi III DPR. Saya ingin tahu, sejauhmana langkah-langkah Polri dalam kasus tersebut," ujarnya.
Dari penjelasan Kapolda Metro yang didapatnya kata Herman, Polri sudah melakukan penyelidikan terkait pembakaran bendera PDIP tersebut.
"Dan sudah melakukan profiling serta memiliki bukti-bukti dan pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran bendera PDIP tersebut," ujar Herman.
Namun katanya, Polri harus mendapat pelaporan resmi dari pihak PDIP yang dirugikan untuk melakukan langkah lebih lanjut.
Kapolda kata Herman menjamin akan profesional dalam mengusut kasus tersebut.
Selain itu kata Herman, Kapolda tidak ingin dijadikan alat oleh kelompok tertentu dalam penelusuran kasus tersebut.
'Saya katakan, apa pun yang terjadi Polri harus netral dan profesional. Jangan sampai terkesan kedatangan saya sebagai Ketua Komisi III seolah-olah datang untuk mengintervensi Polri dalam penyelidikan ini. Sama sekali tidak. Sebagai petugas partai kebetulan saya adalah ketua Komisi, saya menggunakan hak penguasaan, untuk datang bertanya sudah sejauh mana hasil penyelidikan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Protes Pembakaran Bendera, Massa Aksi PDIP Bekasi: Kami Bukan PKI