Said mempertanyakan sikap Ida yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada Presiden, sehingga bisa dilanjutkan.
"Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi XI DPR untuk membahas subsidi gaji dengan Kementerian Keuangan," ujar Said.
Anggaran BLT gaji memang tidak dialokasikan di APBN 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak menyebut BLT gaji saat memaparkan rincian anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di DPR, Rabu (27/01/2021).
Menkeu hanya menyebut delapan bansos yang dianggarkan.
Yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, program pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota, dan diskon listrik.
Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul: DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji dan Surya.co.id dengan judul: Pembayaran THR 2021 untuk Karyawan Kabarnya Diberikan Secara Dicicil, ini Penjelasan Kemenaker