Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota SoloTotok Tavirijanto menjelaskan, pihaknya akan menurunkan 807 petugas untuk mengumpulkan data perlindungan sosial.
Program Registrasi Sosial Ekonomi ini menjadi basis data yang bisa digunakan oleh semua kementerian.
“Di tahun ini kami menyiapkan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi. Terkait dengan basis data untuk perlindungan sosial," jelasnya saat ditemui TribunSolo.com, Kamis (6/10/2022).
Baca juga: BPS Surakarta Sebut Subsidi BST Efektif Rem Inflasi Akibat Naiknya Harga BBM
Baca juga: Inflasi di Solo Akibat Kenaikan BBM Dikhawatirkan Bakal Picu Peningkatan Angka Kemiskinan
"Ke depan pemerintah mengharapkan ada satu data yang cukup besar yang bisa digunakan oleh semua kementerian untuk memberikan bantuan perlindungan maupun pemberdayaan masyarakat," tambahnya.
Pendataan di lapangan dilakukan mulai 15 Oktober - 14 November 2022.
Pendataan ini meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, disabilitas, program perlindungan sosial.
"Kota Surakarta kalau ada program maka ini bisa digunakan. Entah dari Kemensos, Kemenkes, dan sebagainya. Harapannya bisa mempercepat pengentasan kemiskinan," terangnya.
Pendataan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, baik paling miskin sampai paling kaya.
Baca juga: Solo Dituding PKS Jadi Kota Termiskin di Jateng, Data BPS Ungkap Angka Kemiskinan Solo Medium
"Misalnya terkait dengan ketenagakerjaan. Bekerja, berwirausaha atau buruh. Misal omsetnya kecil bagian dari UMKM. Bisa digunakan oleh Kemenkop UKM," tuturnya.
Ia berharap tiap responden dapat berkata jujur dan benar. Dengan demikian program yang dicanangkan pemerintah dapat tepat sasaran.
Karanganyar Terjunkan Ribuan Petugas
Ratusan ribu keluarga di Kabupaten Karanganyar ditargetkan terintegrasi dalam data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar dalam waktu sebulan.
Oleh karena itu, BPS Kabupaten Karanganyar menerjunkan 1.522 petugas untuk melakukan home visit ke lokasi sasaran.
Kepala BPS Karanganyar, Dewi Tri Rahayu mengatakan registrasi data sosial ekonomi dilakukan serentak se-Indonesia mulai 15 Oktober-14 November 2022.
"Pada Kabupaten Karanganyar, data akan dihimpun dari 306 ribu keluarga yang tersebar di 177 kelurahan/desa di 17 kecamatan," ucap Dewi kepada TribunSolo.com, Kamis (15/9/2022).
Baca juga: Kades Tersangka Korupsi Dana BUMDes Berjo Belum Dipecat, Dispermades Karanganyar Tunggu Surat Kejari
Baca juga: Raih 20 Emas di 17 Cabor Pra Event Porprov Jateng, KONI Karanganyar Optimis Masuk 10 Besar
Dewi mengatakan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung alias petugas harus mendatangi keluarga di rumahnya.
Saat ini, BPS sedang merekrut sebanyak 1.522 petugas yang berstatus tenaga kontrak tersebut.
"Output-nya data base untuk perlindungan sosial yang dipakai Bappenas, nantinya, diharapkan gunakan satu data Indonesia, jadi kementrian atau instansi manapun tak miliki variasi data sendiri untuk menentukan kebijakannya," kata Dewi.
Dia menuturkan, dalam pantauannya di gedung PGRI, para pendaftar yang lolos berkas administrasi mengantre untuk diwawancarai.
Tahapan seleksi ini diampu 35 petugas BPS, dan diperkirakan 200-an peserta gugur saat tahapan wawancara.
"Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi ada 1.700-an, sehingga sekitar 200-an tidak dibutuhkan," ungkap Dewi.
Mereka yang lolos menjadi mitra BPS akan dilatih mencacah data di Solo mulai 10-13 Oktober 2022 di sejumlah hotel.
Baca juga: Rabu Besok, Ratusan Buruh Karanganyar Akan Demo Tolak Kenaikan BBM & Minta UMK 2023 Naik 30 Persen
Baca juga: APBD Perubahan 2022 Karanganyar Sudah Digetok, Ketua DPRD Tegaskan Gaji Guru Honorer Segera Cair
Dia menjelaskan BPS akan membagi empat gelombang pelatihan untuk 1.522 mitra kerjanya itu.
Nantinya, metode pengumpulan data dan pelaporan menggunakan alat tulis dan kertas alias manual serta tak memakai aplikasi berbasis IT.
Selain itu, mereka yang direkrut didasari domisili.
"Data KK terbanyak dari Gondangrejo, memang kita sempat mendapatkan minim pelamar petugas pendataan dari kecamatan itu," ujar Dewi.
"Tapi di akhir pendaftaran, kuotanya terpenuhi, prioritas dari wilayah domisili, sehingga asumsinya, mereka paham betul warga setempat dan wilayah," imbuh Dewi.
Dia mengatakan wawancara secara virtual maupun sambungan telepon tidak dibenarkan.
Ia mengaku pihaknya akan melacak keberadaan petugas saat wawancara home visit dengan aplikasi Geotag.
"Materi wawancara setebal empat halaman, di masa kontrak, petugas mengampu sampai 250 KK, honornya lumayan, Rp 3,7 juta," pungkasnya.
(*)