Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mempresentasikan di Kementerian PUPR mengenai penataan kawasan kumuh.
Selama ini Solo menjadi salah satu percontohan yang berhasil menata kawasan kumuh.
"Saya presentasi ke PUPR yang hunian kumuh dari tahun ke tahun turun terus. Kita mau jadi percontohan nasional," terangnya kepada TribunSolo.com, Rabu (26/10/2022).
Termasuk di antaranya penataan kawasan kumuh yang ada di Semanggi dan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon.
"Tidak hanya di sepanjang sungai Bengawan Solo. Ada di beberapa kawasan seperti di Mojo dan lain-lain. Kita perbaiki semua," jelasnya.
Ia pun ingin mewujudkan Solo bebas kawasan kumuh. Warga Solo dapat memperoleh hunian yang layak sehingga memiliki taraf hidup yang lebih baik.
"Kita pingin mengenolkan semua," tuturnya.
Penataan kawasan kumuh ini melibatkan banyak pihak. Menurutnya, jika kerjasama ini terus berjalan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Solo bebas dari kawasan kumuh.
"Ini kan kerjasama semua pihak. Ada pusat, daerah, swasta, bantuan TNI Polri. Kalau ritme seperti ini terus cepat," jelasnya.
Pemekaran di Solo
Pemkot Solo menunggu restu dari pusat soal rencana pemerakan di sejumlah kelurahan.
Adapun kelurahan yang akan dimekarkan yakni Jebres, Mojosongo, dan Pajang.
Nantinya, akan ada 4 kelurahan baru akibat dari pemekaran ini.
Kabag Tata Pemerintahan Setda Solo, Gesang Prihanto mengatakan pemekaran dilakukan lantaran kepadatan terjadi di tiga wilayah tersebut.
"Rencana pemekaran wilayah itu telah dirumuskan sejak beberapa tahun lalu," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (5/9/2022).
Menurut Gesang, hingga kini pihaknya masih menunggu restu dari pemerintah pusat atau dari Kemendagri turun ke Pemprov Jateng sambil terus komunikasi dengan DPRD.
Meski berbagai syarat administrasi sudah dikirimkan, Pemerintah Kota Solo tetap harus mendapat izin secara resmi sebelum pemekaran dilakukan.
"Kemarin sudah ada kunjungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ke sini terkait permohonan pemekaran di tiga kelurahan," ujarnya.
Baca juga: Begini Efek Pencopotan Suharso Kata Pengamat UNS : Picu Dualisme hingga Bisa Menggerus Suara PPP
Baca juga: Bupati Juliyatmono Targetkan Pemekaran Disdagnakerkop UKM Karanganyar Rampung Akhir Tahun 2022
Menurutnya, ketiga kelurahan itu akan dilakukan dengan berbagai tahap.
Untuk Kelurahan Mojosongo akan dimekarkan menjadi tiga kelurahan yakni Mojosongo, Kendal Rejo dan Mertoudan.
Sedangkan untuk Kelurahan Jebres akan dimekarkan menjadi dua kelurahan yakni Kelurahan Jebres dan Kelurahan Kentingan.
"Sementara rencana pemekaran untuk Kelurahan Pajang akan dimekarkan jadi dua yakni Kelurahan Pajang dan Kelurahan Indraprasta," ucapnya.
Menurutnya, jika persetujuan itu diterbitkan Kemendagri tahun ini, Proses pemekaran tiga kelurahan tersebut bisa dimulai awal 2023.
"Tapi karena mendekati Pemilu 2024, kemungkinan besar tata pemerintahan kelurahan hasil pemekaran baru dilaksanakan setelah Pemilu," ucapnya.
"Yang penting kami dapat persetujuan dulu, nanti setelah Pemilu baru ditata," jelas Gesang.
Meski begitu, Pemkot Surakarta bisa melakukan ancang-ancang untuk menyiapkan infrastruktur penunjangnya lebih dulu.
"Seperti infrastruktur dan Sumber Daya Masyarakat Manusianya seperti penyiapan lahan, konsep bangunan kantor, penyesuaian administrasi warga seperti KTP/KK," aku dia.
Pemekaran di Karanganyar
Pemekaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop dan UKM) Karanganyar akan dirampungkan segera.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan pemekaran dinas tersebut tuntas sebelum pergantian tahun.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkap alasan dinas tersebut dilakukan pemekaran adalah karena kewenangannya terlalu besar dan tidak serumpun.
Baca juga: Siap-siap Putra Putri Karanganyar : Ada Lowongan 79 Formasi Perangkat Desa, Mulai Kasi hingga Kadus
Baca juga: Teknologi Canggih Digunakan dalam Proyek Rumdin Bupati Karanganyar, Juliyatmono: Cepat,Pangkas Waktu
"Akan (Disdagnakerkop UKM Karanganyar) segera kita mekarkan, pemekaran tuntas akhir 2022," ucap Juliyatmono, kepada TribunSolo.com, Rabu (31/8/2022).
Juliyatmono mengatakan nantinya dinas tersebut akan dimekarkan menjadi dua dinas.
Yakni Dinas Koperasi, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Karanganyar, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Karanganyar.
Selain itu, kata dia, akan dilakukan penambahan satu bidang di Baperlitbang Karanganyar.
"Di Indonesia saat ini kan ada Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita juga harus ada bidang riset ini," jelasnya.
"Nanti akan kita tambah satu bidang di Baperlitbang yang khusus menangani riset," kata Juliyatmono.
Baca juga: Sambut CFD di Adi Sucipto Colomadu, DPRD Karanganyar : Pastikan Izin Beres karena Jalan Nasional
Baca juga: RUU Sikdinas Resahkan Guru di Karanganyar Gegara Tunjangan Terancam Hilang, PGRI : Sedang Kami Kawal
Juliyatmono menuturkan proses pemekaran ini seluruhnya harus sudah selesai dan tertata dengan baik menjelang akhir tahun mendatang,
Hal tersebut juga termasuk pengisian jabatan di dalamnya.
"Kita harus bekerja cepat. Semua harus tuntas di akhir tahun," pungkasnya.
(*)