Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Usai semprot aparatur sipil negara (ASN) di media sosial Twitter, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ingatkan anak buahnya agar mampu memberikan solusi bagi warga Solo yang membutuhkan.

Seperti diketahui, kemarahan Gibran bermula dari unggahan akun media sosial (medsos) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Twitter saat menjawab pertanyaan netizen yang dianggap Wali Kota Solo itu tidak memberi solusi yang tepat.

Gibran pun mengatakan, sebagai pegawai pemerintahan hendaknya memberi solusi tepat bagi masyarakat.

"Ini bukan masalah siapa yang menjawab tapi kalau bisa, jika ada warga yang kesulitan langsung memberikan solusi. Tidak perlu memaparkan pasal yang panjang sekali. Orangnya sudah paham jam operasional kita kapan, orangnya itu pengen solusi," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (20/7/2023).

Menurut Gibran, masyarakat hanya butuh solusi terkait permasalahan administrasi pemerintahan yang dibutuhkan.

"Solusine gimana? Ya kalau orangnya cuma bisa di luar jam kerja pemkot, otomatis kita harus mengalah, ketemuan di luar jam kantor, atau ketemuan dimana, atau jemput bola," jelasnya.

Baca juga: Masalah Layanan Publik, Gibran Semprot Admin Pemkot Solo : Kan Bisa Melayani di Luar Jam Kerja

Oleh karena itu sebagai petugas publik, Gibran menyebut ada sejumlah cara untuk bisa melayani masyarakat.

Ia mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro yang meluncurkan aplikasi berbasis online.

Aplisa berbasis online itu berisi big data yang berisi tentang perancangan program kegiatan maupun pelayanan terhadap masyarakat (Mbak Sri Cantik).

"Tadi pagi kan di tempatnya Pak Beni Camat juga beberapa kelurahan juga langsung antar jemput juga. Itu lho yang kita maksud itu lho, kita menjemput bola," katanya.

"Warga itu dilayani secara maksimal, tidak malah 'ya bisanya jam segini bapak ibu, kalau gak ya datang besok' nah itu tidak memberikan solusi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gibran mengingatkan bahwa sebagai ASN setidaknya harus sadar bahwa upah yang didapatkan merupakan hasil dari pajak masyarakat.

"Saya tahu kok semua di sini ada aturan, tapi kalau aturan itu menyulitkan warga ya setidaknya agak fleksibel, wong kita di sini digaji dari pajak dari warga. Jadi warga itu harus di nomor satukan," pungkasnya.

(*)