Pemilu 2024

Pengamat Nilai Kemungkinan Besar Demokrat Merapat ke Ganjar daripada Prabowo, Singgung Masa Lalu SBY

Penulis: Tribun Network
Editor: Hanang Yuwono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya usai melakukan pertemuan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023) pagi. Pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat tersebut sebagai ajang silaturahmi serta membahas berbagai isu nasional dan Pemilu 2024.

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai jika Demokrat berpotensi besar bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP) dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Bukan tanpa sebab, Dedi Kurnia Syah menganggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Demokrat kini terkesan putus asa.

Peluang Agus Harimurti Yushoyono (AHY) menjadi bakal cawapres Ganjar maupun Prabowo Subianto saat ini terbilang nyaris mustahil.

Baca juga: Tak Cuma Ganjar, Prabowo Juga Pertimbangkan Ridwan Kamil Jadi Bakal Cawapres, Punya Alasan Kuat

"Karena dari sisi peluang, kemanapun Demokrat berlabuh tetap minim potensi mengusung AHY sebagai cawapres, termasuk bila berkoalisi dengan PDIP," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (11/9/2023).

Dia pun beranggapan syarat yang diberikan PDIP yakni mendukung Ganjar lebih dulu, maka Demokrat tidak dalam kapasitasnya memilih.

"Jadi harus tunduk jika memang ingin berkoalisi. Tetapi, membaca situasi justru Demokrat miliki peluang mengikuti Pemilu tanpa koalisi," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan satu faktor lambatnya Demokrat memastikan posisi karena sistem keputusan tertinggi yang tidak berada di tangan ketua umum.

Baca juga: Potret Kebersamaan Elite Golkar, Demokrat, dan Gerindra Sragen, Bangun Koalisi untuk Pilkada 2024?

"Sehingga keputusan penting partai mengacu pada SBY dan SBY termasuk tokoh yang tidak sigap serta tidak taktis," ucapnya.

Sementara itu kata dia, Demokrat juga berat jika harus merapat ke Gerindra mendukung Prabowo.

Pasalnya, SBY merupakan salah satu orang yang meneken pemecatan Prabowo.

Pemecatan yang dimaksud adalah ketika SBY sempat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

DKP dibentuk pada 1998 untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus saat itu.

"Sehingga ini juga sulit dan menjadi beban mental SBY sendiri. Dengan pilihan sulit itu, jika harus berkoalisi maka peluang besarnya ke PDIP, meskipun sebatas pelarian, bukan koalisi yang benar-benar solid dan dari hati," kata Dedi.

(*)

Berita Terkini